Papua No.1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Delegasi Myanmar akan diwakili oleh tokoh non-politik dalam pertemuan para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang digelar pada 16-17 Februari 2022. Partisipasi perwakilan non-politik Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN telah disepakati oleh para negara anggota perhimpunan sejak tahun lalu. Keputusan itu mengacu Myanmar dianggap gagal mengimplementasikan Konsensus Lima Poin guna mengatasi krisis pasca kudeta militer 1 Februari 2021.
“Kehadiran Myanmar pada tingkat senior officials meeting akan dihadiri oleh pejabat tinggi kementerian luar negerinya. Untuk pertemuan tingkat menteri seyogianya dia juga yang hadir sebagai perwakilan non-politik,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI,Sidharto R Suryodipuro, dikutip Antara, Kamis (10/2/2022) kemarin.
Baca juga : LSM Myanmar kritik latihan militer junta antara Indonesia ASEAN
ASEAN sepakat tidak undang pemimpin junta Myanmar di KTT
KTT ASEAN Cina tanpa kehadiran Myanmar
Menurut Sidarto, selama belum ada kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin, Myanmar akan terus diwakili oleh tokoh non-politik dalam pertemuan ASEAN termasuk dalam pertemuan ASEAN dengan berbagai mitra wicaranya.
Seharusnya Myanmar sudah menunjukkan atau melakukan tindakan-tindakan nyata baik terkait penghentian kekerasan, kesiapan untuk suatu dialog yang inklusif, dan untuk memberikan akses kepada Utusan Khusus (ASEAN) untuk bertemu dengan semua pihak di Myanmar.
“Ini yang kita harapkan bisa ada kemajuan dari pihak Myanmar,” ujar Sidarto menambahkan.
Agenda AMM Retreat mendatang adalah membahas tindak lanjut KTT ASEAN sebelumnya, pemaparan prioritas Kamboja selaku tuan rumah dan ketua ASEAN tahun ini, hubungan dengan mitra-mitra wicara, serta mendiskusikan situasi di kawasan dan dunia.
Di antara isu prioritas yang akan diangkat oleh Indonesia yaitu tindak lanjut ASEAN Youth Program dan pembentukan gugus tugas tingkat tinggi (high level task force) untuk membahas Visi ASEAN pasca 2025.
“Kita menghendaki agar high level task force itu juga mulai melihat, memiliki kapasitas dan efektivitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan di kawasan saat ini,”katanya.
Isu lain yang akan dibahas adalah situasi di Myanmar, khususnya bagaimana ASEAN akan menyikapi krisis tersebut melalui langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya. (*)
Editor : Edi Faisol
Discussion about this post