Aimas, Jubi – Kwongke Kaban Salukh Moi atau KKSM Papua Barat Daya menggelar Musyawarah Umum III yang berlangsung di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (7/2/2025). Musyawarah umum organisasi perempuan Moi itu mengambil tema “Mari Komitmen Meningkatkan Peran Nelagi Moi di Papua Barat Daya dengan Meningkatkan Ide dan Saran yang Cemerlang, Tepat, dan Efektif”.
Musyawarah III KKSM Papua Barat Daya dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk calon Gubernur Papua Barat Daya terpilih, Elisa Kambu. Dalam sambutannya, Kambu menekankan pentingnya peran perempuan Moi dalam menghadapi tantangan masa depan Provinsi Papua Barat Daya.
“Perempuan Moi memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Penting bagi kita semua untuk terus mendorong dan memperkuat peran mereka dalam berbagai aspek kehidupan,” ujar Elisa Kambu.
Menurutnya, wilayah masyarakat adat Moi yang kini menjadi pusat pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. “Di mana ada gula, di situ pasti banyak semut,” ujar Kambu mengingatkan bahwa persaingan dalam memanfaatkan peluang akan semakin ketat.
Kambu mengajak seluruh perempuan Moi untuk tidak terjebak dalam kesedihan masa lalu dan bangkit menatap masa depan dengan penuh optimisme. “Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah keliru. Dia menyediakan waktu yang tepat, [semua akan] indah pada waktunya. Jadi, kita harus terus bergerak maju,” tegasnya.
Ketua KKSM periode 2019-2024, Sarlota Mobalen dalam laporannya mengungkapkan sejumlah kerja dan keberhasilan Kwongke Kaban Salukh Moi dalam memperjuangkan hak dan peran perempuan Moi. “Saya telah memimpin organisasi ini selama dua period. Perjalanan itu penuh tantangan, tetapi semangat untuk membangun perempuan Moi tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Mobalen menekankan bahwa KKSM sebagai organisasi perempuan Moi memiliki peran strategis, termasuk dalam memberikan rekomendasi untuk pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Majelis Rakyat Papua Barat Daya dan DPR Papua Barat Daya. “Organisasi ini tidak memiliki banyak sumber daya, tetapi dengan kebersamaan dan komitmen kami bisa memperjuangkan hak perempuan Moi,” katanya.
Salah satu agenda utama Musyawarah Umum III KKSM adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai dasar hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Moi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Mobalen berharap pemimpin yang terpilih nantinya dapat melanjutkan dan memperkuat upaya KKSM memperjuangkan hak perempuan Moi.
Dalam diskusi di sela acara musyawarah besar itu, para peserta musyawarah menyoroti kurangnya keterwakilan perempuan Moi di berbagai lembaga parlemen, khususnya di Kota Sorong. “Pada periode sebelumnya, perempuan Moi memiliki perwakilan di Majelis Rakyat Papua Barat dan DPR Papua Barat. Namun, di Kota Sorong, kami belum mendapatkan kursi,” ungkap salah satu peserta.
KKSM berupaya memperkuat legalitas organisasi dengan mendaftar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Papua Barat Daya. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Moi dalam politik dan kebijakan pembangunan di daerah. (*)
Discussion about this post