Manokwari Jubi— Penutupan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-132 Misi Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Fakfak, Papua Barat diisi dengan nonton bareng atau nobar dan diskusi film dokumenter Pesta Babi-Kolonialisme di zaman kita, yang dihadiri ratusan anak-anak, anak muda dan orang tua.
Nobar dan diskusi ini diselenggarakan Orang Muda Katolik (OMK) Fakfak di halaman Gereja Katolik Santo Yoseph Pekerja Brongkendik, Fakfak, Senin (25/5/2026) malam.
Sejumlah pembicara hadir dalam agenda itu, di antaranya Dorthea E.F.E. Wabiser yang merupakan peneliti dan kampanye Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.
Ketua Dewan Stasi Santo Yoseph Pekerja Brongkendik, Mama Klementina Gironi, jurnalis dan aktivis, Ronald Letsoin, dan Ketua OMK Tim Pastoral Wilayah Gereja Katolik Kabupaten Fakfak, Nelce Weripang.
Dalam pemaparannya, Dorthea Wabiser yang akrab disapa Defe menjelaskan kondisi masyarakat adat di Merauke, Papua Selatan yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ia menyoroti bagaimana PSN di Merauke mengubah tatanan hidup masyarakat adat. Mulai dari pola konsumsi pangan lokal hingga kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan secara besar-besaran.
Menurutnya, hilangnya hutan membuat banjir menjadi ancaman rutin bagi masyarakat. Masyarakat juga kehilangan sumber pangan dan mata pencaharian karena wilayah adat mereka dirusak atas nama pembangunan. Ia menggambarkan situasi tersebut dengan analogi pohon pala di Fakfak.
“Bayangkan pohon-pohon pala yang tumbuh berjajar di Fakfak dibabat habis tanpa izin pemiliknya. Situasi seperti itulah yang dirasakan masyarakat adat di Merauke,” kata Dorthea Wabiser.
Katanya, jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat sudah hidup di tanah mereka masing-masing dengan sistem yang diwariskan turun-temurun. Karenanya, negara harus mengakui keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah adat mereka.
“Papua bukan tanah kosong. Merauke juga bukan lahan kosong. Sudah ada masyarakat adat yang hidup dan menjaga tanah itu sejak lama,” ucapnya.
Jurnalis dan aktivis, Ronald Letsoin juga menyoroti situasi yang mulai dirasakan masyarakat adat di Kabupaten Fakfak, terkait masuknya proyek PSN Pupuk Kaltim serta survei seismik 3D di wilayah Arguni.
Menurut Ronald, yang merupakan Pemuda Katolik Fakfak dan kaum awam umat Katolik di Fakfak, proyek pupuk tersebut awalnya direncanakan berada di Teluk Bintuni, namun kemudian dipindahkan ke Fakfak.
Katanya, peletakan batu pertama kawasan industri pupuk dilakukan Joko Widodo semasa menjabat presiden pada 23 November 2023, di Kampung Andamata, Distrik Arguni.
Namun hingga kini proyek tersebut dinilai masih menyisakan berbagai persoalan, termasuk terkait domuken analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan tuntutan ganti rugi masyarakat adat.
“Saat ini masyarakat adat masih menuntut hak mereka yang dijanjikan sejak awal. Lokasi sudah dibabat, tetapi ganti rugi belum diselesaikan. [Selain itu dokumen] AMDAL tidak sesuai. Bayangkan, hutan, pohon, dan alam ditebang seenaknya,” kata Ronald Letsoin.
Ronald mengungkapkan, berdasarkan investigasi lapangan, pihak perusahaan disebut telah melakukan survei dan pengecekan titik koordinat di wilayah Tomage, Kampung Wamosan, dan Otoweri untuk rencana pembangunan lanjutan, tanpa sepengetahuan masyarakat.
Katanya, apa yang disampaikan bukan untuk memprovokasi agar ada penolakan terhadap pembangunan, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan hasil kerja jurnalistik.
“Saya bukan provokator. Tapi kita perlu belajar agar masyarakat adat tidak kehilangan tanahnya sendiri,” ucapnya.
Kasus terbaru di wilayah Laut Arguni juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Warga mengungkapkan adanya aktivitas survei seismik yang dilakukan perusahaan tanpa sepengetahuan masyarakat adat setempat.
Menurut keterangan warga kata Ronald, mereka tidak pernah menerima pemberitahuan maupun diajak berkomunikasi terkait aktivitas tersebut.
Saat itu, sejumlah warga sedang melaut dan memancing di lokasi yang selama ini menjadi wilayah tangkap dan sumber mata pencaharian turun-temurun masyarakat pesisir Arguni.
“Tiba-tiba sebuah kapal survei mendekati lokasi para nelayan. Jarak kapal dengan para pemancing sudah sangat dekat, sekitar 100 meter. Anak buah kapal kemudian menggunakan pengeras suara untuk meminta masyarakat menghentikan aktivitas memancing di area tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan, situasi itu membuat warga terkejut dan mempertanyakan alasan mereka dilarang berada di laut yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat.
Mereka mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan survei maupun proyek yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Warga pun menilai wilayah tangkap dan ruang hidupnya tiba-tiba dibatasi tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan pemilik hak ulayat, maupun masyarakat pesisir yang sehari-hari bergantung pada laut.
Ketua Dewan Stasi Santo Yoseph Pekerja Brongkendik, Mama Klementina Gironi menyatakan prihatin melihat kondisi masyarakat adat di Merauke setelah menyaksikan film Pesta Babi.
Ia pun mengapresiasi OMK yang telah menyelenggarakan pemutaran film dokumenter Pesta Babi-Babi-Kolonialisme di zaman kita dan diskusi tersebut.
“Tanah ini adalah ibu bagi manusia yang hidup di atasnya. Kalau hutan dibabat seperti itu, saya merasa sedih,” kata Mama Klementina Gironi.
Ketua OMK Tim Pastoral Wilayah Fakfak, Nelce Weripang, mengaku tidak menyangka halaman gereja dipenuhi penonton.
Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan adanya kepedulian terhadap persoalan masyarakat adat di Tanah Papua.
Nelce Weripang mengajak seluruh peserta melihat anak-anak yang duduk di barisan depan sebagai simbol masa depan generasi Papua.
“Kalau tanah adat tidak dijaga, generasi inilah yang pertama terdampak,” kata Weripang.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di Merauke juga dapat terjadi di wilayah Mbaham Matta apabila masyarakat terlena dalam zona nyaman.
“Film ini mungkin hanya tontonan bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya menjadi lonceng peringatan bagi kita semua,” ujarnya.
Nelce juga mengingatkan pesan Paus Fransiskus tentang pentingnya membangun persaudaraan universal dan solidaritas dalam menjaga bumi serta membela kelompok yang tertindas.
Mama-Mama dan warga dalam sesi diskusi turut menyampaikan keresahan mereka. Mama Pince menyoroti kehidupan petani pala di Fakfak yang dinilai belum sejahtera meskipun Fakfak dikenal sebagai daerah penghasil rempah.
“Kita punya pala dan rempah-rempah, tapi masyarakat adat tidak pernah benar-benar hidup sejahtera,” katanya.
Sementara itu, Mama Maria Komber mengeluhkan kondisi mama-mama Papua di pasar yang merasa tersingkir dan tidak mendapatkan tempat berjualan yang layak.
“Kami orang asli, tapi justru sering berjualan di bawah panas dan hujan,” ujar Mama Maria Komber.
Salah satu warga, Moses Krispol menegaskan bahwa masyarakat adat bukan menolak pembangunan, melainkan meminta adanya penghormatan terhadap hak ulayat dan proses dialog yang baik.
“Kalau mau masuk ke tanah adat, harus izin. Itu tanah leluhur. Selain itu, penting menjaga hutan dan alam sebagaimana semangat ensiklik Laudato Si’ yang diwariskan Paus Fransiskus,” kata Moses Krispol.
Menurutnya, bagi orang Papua, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi rumah, identitas, dan sumber kehidupan.
Mama Theo Dirye pun mengingatkan generasi muda, agar terus menempuh pendidikan dan tidak mudah menjual tanah adat demi kepentingan sesaat.
“Kalau orang tua jual tanah, generasi berikut tidak lagi punya tempat tinggal,” ujar Mama Theo Dirye.
Di akhir diskusi, Hendrikus Temongmere meminta generasi muda menjauhi minuman keras dan terus mengikuti perkembangan informasi melalui media.
“Kalau tidak berubah dari sekarang, nanti pendatang datang petik pala di atas tanah airmu sendiri,” katanya. (*)
Discussion about this post