Jayapura, Jubi – Mama-mama pedagang asli Papua yang berada di Merauke, ibu kota Papua Selatan, berharap rencana kunjungan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin ke daerah tersebut dapat mengakomodir persoalan dasar ekonomi mama-mama untuk memiliki pasar khusus sebagai bagian dari implementasi UU Otonomi Khusus di Tanah Papua.
Pedagang di pasar Mopah, Merauke, Papua Selatan, Yuliana Kuktem, menyebut kehadiran Daerah Otonomi Baru atau DOB dan implemetasi UU Otsus di Tanah Papua khususnya Papua Selatan, diklaim pemerintah sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat khususnya orang asli Papua untuk meningkatkan kesejahteraan.
Namun fakta yang terjadi, mama-mama asli Papua yang dalam keseharianya mencukupi kebutuhan ekonomi dengan berjualan di pasar harus menghadapi persaingan ketat khususnya dengan para pemodal besar yang membuat mama-mama tersingkir dari pasar secara perlahan.
“Sejak pelaksanaan Undang-undang 21 Tahun 2001 hinggaa perubahan menjadi Undang-undang 2 Tahun 2021, kondisi ekonomi orang asli Papua khususnya mama-mama di Papua Selatan khusunya di Kabupaten Merauke belum terlihat jelas. Justru yang ada adalah terkesan pemerintah tidak mampu menjawab kebutuhan dasar OAP untuk mandiri secara ekonomi,” kata mama Yuliana Kuktem dalam siaran pers yang diterima Jubi, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya, mama-mama asli Papua dengan sadar dan telah mengidentifikasi persoalan dalam menghadapi persaingan ekonomi dengan para pemodal besar, adalah berkeinginan untuk memiliki pasar khusus untuk menjawab persoalan ekonomi para pedagang asli Papua.
“Guna mewujudkan hal itu mama-mama Papua kemudian mulai dengan menyuarakan keinginan dan suara mereka untuk memiliki pasar khusus mama-mama asli Papua. Perjuangan mama-mama ini terbilang cukup lama, namun hingga kini belum menemukan titik terang padahal kita tahu bahwa dengan otonomi khusus dihadirkan untuk kami orang asli Papua,” ujarnya.
Mama Rika Debat Ndiken menambahkan, selain adanya UU Otsus beserta perubahannya, ditambah lagi dikeluarkannya Peraturan Presiden [PERPRES] 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, maka diharapakan pasar mama-mama asli Papua menjadi agenda tugas wajib pemerintah dalam implementasi perpres tersebut.
“Dengan melihat momen rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Merauke, maka wajib bagi Wakil Presiden mendengarkan langsung dan menjawab beberapa tuntutan dan suara hati kami mama-mama asli Papua,” kata Rika Ndiken.
Dalam aspirasi yang disampaikan, mama-mama asli Papua minta dan mendesak Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk bertemu dengan mama-mama asli Papua di pasar Mopah, Merauke guna menyerahkan aspirasi secara langsung.
“Mama-mama asli Papua meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk segera membangun pasar permanen khusus mama-mama di tengah kota Merauke, bukan di pinggiran kota,” katanya. (*)
