Mappi – Penjabat Bupati Mappi, Michael R Gomar SSTP MSi membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kabupaten Mappi Tahun 2024 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun Anggaran 2025. Musrenbang itu berlangsung di GOR Kepi, Kepi, Ibu Kota Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, pada Jumat (15/3/2024).
Musrenbang Kabupaten Mappi tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2025. Musrenbang itu dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), serta para tokoh dan masyarakat di Kabupaten Mappi.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Pemantapan Inklusivitas Ekonomi dan Sosial yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Disertai Menguatnya Stabilitas Wilayah dan Prestasi Tata Kelola untuk Pelayanan Publik Berkualitas”.
Penjabat Bupati Michael R Gomar dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan Musrembang Kabupaten Mappi Tahun 2024 dan Penyusunan RKPD Tahun 2025 telah dilalui mulai dari tingkat kampung dan distrik. Pelaksanaan forum OPD dan Musrenbang Otsus yang telah dilaksanakan selama beberapa hari, hingga sampai di tingkat Musrenbang Kabupaten Mappi.
Penjabat Bupati Mappi menyatakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 setiap pimpinan OPD telah menyusun program prioritas masing-masing. “Saya berharap program prioritas yang sudah diinput dan sudah disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida, untuk disampaikan ke Bapperida Provinsi Papua Selatan,” ujarnya.
Ia berharap usulan dari OPD Pemerintah Kabupaten Mappi selanjutnya dapat disampaikan ke Musrenbang Nasional, dan dapat diakomodir. Ia berharap beberapa program prioritas yang berkelanjutan pada 2024 bisa berkesinambungan sampai tahun 2025 nantinya. Hal itu juga tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Penjabat Bupati Mappi menekankan beberapa cacatan yang perlu diperhatikan pada Musrenbang itu, diantaranya program strategis nasional yang merupakan kebijakan pemerintah pusat seperti pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan penangan stunting. Ketiga program prioritas itu wajib menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanan program kegiatan sepanjang tahun 2024 dan tahun 2025 mendatang.
“Oleh sebab itu Penjabat Bupati Mappi dalam rangka penyusunan program prioritas tahun 2025, Bapak/Ibu harus melakukan intervensi program prioritas agar dapat berkesinambungan. Bapak Gubernur Papua Selatan telah berpesan kepada kami bahwa program yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat diajukan ke pemerintah provinsi. Program kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh pemerintah provinsi akan diusulkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Penjabat Bupati Mappi menjelaskan program prioritas itu sesuai dengan mandat pemerintah pusat, baik sektor pendidikan, sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu permasalahan dan kendala yang dihadapi warga di Kabupaten Mappi sampai saat ini adalah ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mappi terhadpa transfer pemerintah pusat, baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus).
Menurutnya, nilai transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Mappi sejak Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun Anggaran 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kita terus meningkat. Dari tahun 2022 mencapai Rp1,3 triliun, tahun 2023 Rp1,4 triliun, dan tahun 2024 Rp1,5 triliun. Sebagian besar bersumber dari dana transfer, ada peningkatan Dana Otsus, DAU Peruntukan, DAU Umum, dan DAK. Oleh sebab itu, pengelolahan dana itu harus benar-benar tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap Bapak/Ibu pimpinan OPD agar dapat mengalokasikan dengan baik dana yang diberikan kepada OPD sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga program yang direncanakan bisa diakomodir sesuai sumber dana yang ada, bisa dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai, anggaran sudah ada, program sudah ada tetapi tidak bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun,” tegasnya.
Menurut Penjabat Bupati Mappi, capaian progran kegiatan sebenarnya merupakan indikator penilaian kinerja bagi pimpinan OPD. Pelaporan dan juga pemanfaatan anggaran program kegiatan yang harus diselesaikan tepat waktu tahun anggaran berjalan. Hal itu harus menjadi dasar pelaksanaan evaluasi terhadap program kegiatan tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan program berikutnya dapat diselesaikan sesuai tahun anggaran berjalan.
Penjabat Bupati Mappi menyebutkan komposisi penduduk di Kabupaten Mappi terdiri dari 75-80 persen Orang Asli Papua (OAP), dan 20-25 persen non-OAP. Oleh sebab itu, pemanfaatan program kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan harus benar-benar bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
“Salah satu kendala yang perlu saya sampaikan juga, bahwa jumlah tenaga honorer atau PKD yang selama ini pembiayaan atau penganggaran cukup besar untuk pembayaran honor PKD, dengan jumlah 2.741 orang.Itu tentunya juga membebani APBD kita, sehingga program prioritas di OPD kadang juga tidak dilaksanakan karena kemampuan fiskal daerah yang sangat terbatas. Kami bersyukur 450 CPNS dan P3K sudah melaksanakan test CAT, dan saya sudah mendapatkan laporan kurang lebih 443 orang dinyatakan lulus. Semoga dalam waktu dekat kita bisa menyerahkan SK CPNS dan CPPPK. Selain itu untuk PPPK tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dengan jumlah 823 orang, itu juga dinyatakan lulus. Hal ini juga tentunya dapat mengurangi jumlah PKD yang ada di Kabupaten Mappi,” tuturnya.
Penjabat Bupati mengatakan saat ini Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga sudah menerima SK dari Menpan RB untuk pengangkatan formasi CPNS dan PPPK tahun 2024. Seleksinya akan dimulai pada April mendatang. Kabupaten Mappi memiliki kuota formasi 2.787 orang yang nantinya terbagi antara CPNS dan P3K.
Menurutnya, sesuai amanat Presiden, mulai tahun 2024 tidak ada lagi tenaga, honorer, PKD, atau sebutan lain di daerah. Di Tanah Papua, pada umumnya hanya Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Mappi yang mendapatkan kuota formasi tahun 2024.
Penjabat Bupati Mappi mengajak para pimpinan OPD mengevaluasi capaian kinerja di tahun 2023 dan tahun 2024 secara bersama-sama, untuk mendapatkan hasil yang baik bisa diteruskan dan dipertahankan. Sementara yang kurang baik perlu diperbaiki dan ditingkatkan kearah yang lebih baik. Beberapa capaian yang sudah dicapai tahun 2023 dengan capaian penilaian yang baik dari Ombusmand RI.
Pemerintah Kabupaten Mappi pernah mendapatkan penilaian reformasi birokrasi nol dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mappi telah mendapatkan nilai yang baik. Begitu juga nilai MCP KPK, nilai LPPD, nilai Sakip, dan LKPD.
“Saya berharap sinergitas, kolaborasi, sinkronisasi dan integritas terus terjalin dengan baik, agar program pembangunan dapat tepat sasaran terhadap program kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat di kampung terus ditingkatkan. Saya juga berharap agar Dana Desa juga bisa bermanfaat bagi masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Sehingga pengelolahan Dana Desa dapat bermanfat bagi maayarakat di kampung. Begitupun dengan program kegiatan yang bersumber dari APBK, agar bisa bersinergi dengan program kegiatan yang ada dari OPD. Kita bersyukur tahun ini beberapa program kegiatan yang sudah berjalan walaupun tidak mencapai hasil yang maksimal tetapi sedikit program pembangunan yang sudah berjalan bisa berjalan dengan baik berkat dukungan dari Bapak/Ibu semua yang sudah bekerja keras dan juga didukung oleh masyarakat sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Sementara yang belum terpenuhi dengan keterbatasan anggaran yang ada mohon kesabaran dari masyarakat. Agar ini bisa dilaksanakan secara bertahap kita bisa selesaikan. Saya berterimakasih kepada OPD yang sangat serius melaksanakan program kegiatan serta dukungan dari semua tokoh dan seluruh masyarakat di Kabupaten Mappi dalam mendukung program pembangunan dari pemerintah,” sebutnya.
Ia menjelaskan pada 2024 Pemerintah Kabupaten Mappi membangun 40 unit tempat ibadah, rehabilitasi bangunan ibadah, yang dilakukan mulai dari Kepi hingga tempat ibadah di kampung. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mappi juga membangun infrastruktur jalan, pelabuhan, dan pembersihan normalisasi sungai serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“[Kami juga mengadakan] dukungan sarana dan prasarana perahu viber. Motor dinas kepada kepala sekolah juga kita sudah siapkan tahun ini. Begitu juga untuk Dinas Kesehatan pengembangan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, layanan rujukan kesehatan masyarakat, serta bantuan dana stimulan untuk pelaku UMKM Mama-mama Papua. Insentif tokoh agama, tokoh adat, dan layanan kedukaan masyarakat yang meninggal terus kita lakukan di tahun 2024,” ucapnya.
Di akhir sambutannya, Penjabat Bupati Mappi menyampaikan harapannya agar program kegiatan Pemerintah Kabupaten Mappi pada 2024 yang berjalan baik bisa dilanjutkan pada tahun 2025. “Yang tidak baik tidak perlu dilanjutkan. Semua itu untuk kebersamaan kita semua, untuk pembangunan di Kabupaten Mappi. Saya yakin Bapak/Ibu pimpinan OPD dengan pengalaman dan kompetensi yang ada bisa melaksanakan berbagai program kegiatan yang telah diprogramkan. (Adv)
Discussion about this post