Jayapura, Jubi – Asosiasi Wartawan Papua (AWP) menggelar Pelatihan Pengelolaan Media Online tingkat pimpinan se Tanah Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua, 25 hingga 27 Maret 2024, di sebuah hotel di Kota Jayapura.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua, Elsye Rumbekwan, mewakili Pj Gubernur Papua, perwakilan Dewan Pers Nasional, Kanwil Hukum dan HAM Papua, pihak sponsor PT Freeport Indonesia, PT Jubi Media Papua, sejumlah pimpinan media online, senior dan mantan wartawan asli Papua, dan peserta yang merupakan jurnalis asli Papua dari sejumlah daerah di Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat.
Dalam sambutannya Elsye Rumbekwan mengatakan Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi atas terselenggaranya Pelatihan Pengelolaan Media Online yang dilaksanakan oleh Asosiasi Wartawan Papua.
“Organisasi ini baru saya dengar karena baru di-launching pada Oktober 2023, lalu melaksanakan pra rapat kerja beberapa minggu lalu, kemudian langsung membuat kegiatan pelatihan ini. Rencananya setelah kegiatan pelatihan ini, akan lanjut dengan rapat kerja. Luar biasa,” ujarnya.
Dikatakan, pihaknya telah menerima informasi ada lebih dari 200 media online di Tanah Papua yang dikelola baik dari dalam maupun dari luar Tanah Papua.
Berdasarkan data yang dimiliki Dewan Pers ada 18 media online di Tanah Papua yang telah terverifikasi. Namun dari 18 media yang terverifikasi ini hanya 8 yang terverifikasi secara faktual, selebihnya baru terverifikasi secara administrasi.
Sebanyak 18 media online ini sebagian besar merupakan media yang beroperasi di luar Papua (jaringan media televisi nasional) atau sudah tidak beroperasi lagi. Dengan demikian media online sisanya di Tanah Papua yang belum
memenuhi standar perusahaan media ataupun jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers Indonesia dan sebagian besar media ini online ini dikelola oleh orang asli Papua (OAP).
“Media-media online ini berpotensi melanggar kode etik jurnalistik maupun standar perusahaan pers Indonesia. Selain itu media-media ini akan sulit berkembang karena tidak memiliki badan hukum yang berfungsi sebagai syarat kerja sama bisnis dengan institusi pemerintahan maupun swasta. Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya perbaikan tata kelola media online di Tanah Papua,” kata Elsye.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua selalu mendukung penuh perkembangan media dan insan pers di Tanah Papua, termasuk seperti kegiatan yang hari ini dilakukan. Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah akan terus memperhatikan geliat industri media di Papua terlebih khusus media-media yang dikelola OAP, sebagai perwujudan implementasi dari perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap OAP di sektor media massa.
“Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan terima kasih kepada anggota Dewan Pers yang jauh dari Jakarta datang ke Papua untuk memberikan semangat dan dorongan bagi insan pers di Papua. Semoga dapat memberikan kesan tersendiri. Terima kasih juga kepada PT. Freeport Indonesia yang setia mendukung kegiatan-kegiatan pers di Papua. Semoga kemitraan ini tetap terjalin dan saling menguntungkan. Serta juga terima kasih kepada pengurus Asosiasi Wartawan Papua dan panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini, semoga berdampak positif bagi kemajuan industri pers di Tanah Papua,” ujarnya.
Sejarah singkat Asosiasi Wartawan Papua
Ketua AWP, Elisa Sekenyap, dalam sambutannya menyampaikan sejarah singkat terbentuknya wadah jurnalis orang asli Papua. AWP berdiri pada 2017 lalu dengan nama Forum Calon Pemimpin Papua. Wadah ini didirikan oleh beberapa wartawan Papua.
Menurut Elisa, sejak berdiri organisasi ini hanya berbentuk komunitas, bahkan membentuk grup WhatsApp dan melakukan diskusi-diskusi, tetapi juga pelatihan pengelolaan dan penggunaan media online.
“Jadi, ini mimpi besar kita untuk membentuk forum hingga menjadi asosiasi sebagai rumah bersama wartawan asli Papua,” ujarnya.
Elisa juga mengatakan melalui AWP para wartawan dapat menempa diri mereka melalui pelatihan menulis, mengelola media, belajar berbisnis media, belajar public speaking, belajar bahasa asing, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kapasitas diri sebagai jurnalis asli Papua.
“Bagaimana Otsus itu diimplementasikan di Tanah Papua. Berbicara soal Otsus, ada banyak hal, terutama soal pemberdayaan, pendidikan, kesehatan,
sosial, dan lainnya itu yang harus dikawal,” ujarnya.
Ketua panitia pelaksana kegiatan, Krist Ansaka, mengatakan kehadiran Asosiasi Wartawan Papua awalnya hanya mimpi. Tapi kemudian mimpi itu menjadi satu pergumulan para wartawan asli Papua. Pada Oktober 2023, AWP secara legal mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
“Pra raker ini dihadiri oleh 50 wartawan orang asli Papua. Kemudian, hari ini, 25 hingha 27 Maret, AWP melaksanakan pelatihan pengelolaan media online,” kata Krist Ansaka.
“Maksud pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tata kelola media massa yang sesuai dengan standar perusahaan pers. Sedangkan tujuan kegiatan ini untuk membangun profesionalisme pers serta menegakan etika jurnalisme bagi praktisi media,” sambungnya.
Lanjut Ansaka, peserta untuk pelatihan Pengelolaan Media Online, terdiri dari pimpinan redaksi dan redaktur pelaksana dari semua media online yang ada di Tanah Papua dengan jumlah peserta 50 orang.
Materi pelatihan pengelolaan media online ini terdiri dari Standar Perusahaan Pers, Etika Jurnalistik dan Empat Kuadran Media yang akan disampaikan oleh Dewan Pers.
Materi Pentingnya Pers Memahami Legalitas Hukum yang akan disampaikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM Prov Papua. Manajemen Perusahaan Media yang akan disampaikan oleh PT Media Jubi. Papua setelah Otsus Jilid II, apa yang diharapkan dari peran media yang akan disampaikan oleh BP3OKP. Memahami PT. Freeport Indonesia dari sudut pandang yang berbeda oleh Pimpinan PT Freeport Indonesia.
Pers dan Hubungannya dengan Bisnis oleh KADIN Papua.
“Pada hari terakhir dari pelatihan ini, yaitu 27 Maret nanti, AWP akan melakukan rapat kerja untuk melihat kembali hasil pra raker dan mengesahkannya sebagai panduan untuk menjalankan organisasi ini. Peserta raker berjumlah 70 orang dari seluruh provinsi di Tanah Papua,” ujarnya. (*)
Discussion about this post