Asmat, Jubi – Bupati Asmat, Elisa Kambu melantik sejumlah 38 kepala kampung dari wilayah Distrik Sawa Erma, Pulau Tiga, Joerat dan Tomor Birip, Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Senin (16/10/2023).
Proses pelantikan puluhan kepala kampung itu berlangsung di gedung pendidikan Wiyata Mandala di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Thomas Eppe Safanpo, Ketua DPRD Yoel Mangaprau serta para kepala dinas.
Dalam arahannya, Kambu menegaskan kepada para kepala kampung agar jujur dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Sebelum dimanfaatkan atau dikelola, aparatur kampung hendaknya terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama seluruh elemen yang ada di kampung.
“Pemanfaatan dana desa harus untuk kepentingan pembangunan di kampung, bukan untuk pribadi atau kelompok. Kepala kampung harus kerja jujur, dana kampung itu harus direncanakan baik, dimusyawarahkan baik, dan dikerjakan bersama-sama untuk membangun kampung itu,” kata Kambu.
Ia menyatakan bahwa uang yang digelontorkan pemerintah ke kampung atau desa jumlahnya sangat besar. Di Kabupaten Asmat ada 224 kampung yang tersebar di 25 distrik, rata-rata setiap kampung di AsmatĀ menerima alokasi dana dari pemerintah di atas Rp1 miliar. Bahkan ada kampung yang menerima dana Rp4 miliar, yakni Bis Agats di Distrik Agats.
“Dana kampung begitu besar, karenanya jangan mata gelap karena ada banyak uang yang turun kampung. Untuk melaksanakan pembangunan, kepala kampung perlu bermusyawarah atau berbicara bersama seluruh warganya, juga termasuk dengan unsur guru, tenaga medis, tokoh masyarakat, pastor, pendeta dan unsur TNI Polri. Dengan demikian akan ada banyak gagasan untuk pembangunan kampung,” ujarnya.
Kambu juga meminta agar para kepala kampung turut mengawasi dan mendorong penyelenggaraan pendidikan di kampungnya, termasuk layanan kesehatan di sana. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala kampung perlu berkoordinasi atau bersinergi dengan segenap elemen masyarakat di wilayahnya.
“Kepala kampung bukan untuk kelompok tertentu tapi untuk semua masyarakat di kampung, maka saya minta kamu hadir sebagai pembawa damai dan penyejuk, sebagai orang tua bagi semua pihak, sebagai pemimpin untuk mengayomi semua kepentingan dan selalu berjuang untuk kepentingan kampung. Kampung harus tetap aman, tertib, bersih, maju dalam berbagai sektor,” katanya.
“Pendidikan di kampung harus berjalan dengan baik, kesehatan juga demikian. Harus bekerja sama dengan baik. Ada guru, petugas kesehatan, ada pastor, pendeta, tokoh masyarakat, PPL, anggota TNI dan Polri. Harus berkoordinasi dengan semua pihak, mengajak semua pihak untuk terlibat bersama-sama membangun kampung,” sambung Kambu.
Kepala kampung, tambah Kambu, juga wajib mendorong masyarakat untuk memiliki identitas kependudukan seperti KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran. Dokumen kependudukan sangat penting bagi masyarakat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan layanan seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh atau menerima bantuan dan program pemerintah.
“Sekali lagi, jaga keamanan dan ketertiban di kampung sehingga proses pembangunan bisa berjalan baik. Kampung itu bisa maju jika kampung itu aman, tertib dan masyarakatnya merasa nyaman. Karenanya kepala kampung harus mengayomi semua orang di wilayahnya,” tutup Kambu. (*)