Jayapura, Jubi – Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Papua, dr Anton Mote menyatakan KPA Papua menggelar Tilik Program dengan mengunjungi 13 KPA kabupaten/kota di Papua. Tilik Program itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPA Papua dan KPA kabupaten/kota dalam menjalankan program penanggulangan HIV/AIDS.
Mote menyatakan penanggulangan HIV/AIDS di Papua membutuhkan peningkatan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal itu mendasari KPA Papua membuat Tilik Program yang dilaksanakan dalam dua tahapan.
Dalam tahapan pertama yang berlangsung pada 18 OKtober hingga 21 Oktober 2022, KPA Papua mengunjungi delapan kabupaten/kota. Kedelapan daerah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Nabire.
Dalam tahapan kedua yang berlangsung pada 8 November hingga 11 November 2022, KPA Papua mengunjungi lima kabupaten, yakni Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Sarmi. Selain meningkatkan koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Tilik Program diharapkan meningkatkan efektivitas perencanaan kerja sektor dan sekretariat KPA kabupaten/kota mendukung program P2HA pemerintah daerah.
“Selain itu, [Tilik Program] untuk melihat secara langsung pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, dan meningkatkan koordinasi pelayanan program penanggulangan HIV dan AIDS,” kata Mote dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi, pada Kamis (1/12/2022).
Menurut Mote, kunjungan ke 13 kabupaten/kota itu menemukan banyak kendala penanggulangan HIV/AIDS. Selain ada sejumlah tempat pelayanan yang tidak berfungsi, penanggulangan HIV/AIDS di sejumlah wilayah juga terkendala oleh anggaran yang terbatas.
Mote meminta KPA Kabupaten/Kota membuat rencana penanganan lebih komprehensif, dan berkolaborasi dengan instansi lain seperti pemerintah desa. Kolaborasi dari sisi anggaran dapat menggiatkan program edukasi atau tindakan preventif di kalangan pelajar dan masyarakat. (*)