Wamena, Jubi – Ribuan pedemo dari masyarakat Lapago melakukan aksi damai di kantor DPRD Jayawijaya, Papua, Selasa (5/4/2022), untuk menolak adanya rencana dialog yang digagas Komnas HAM RI, tentang segala persoalan HAM di Papua selama ini.
Sebelum tiba di kantor DPRD, massa berkumpul di sejumlah titik seperti di Sinakma, Wouma, Hom-Hom, hingga Pikhe. Massa melontarkan aspirasinya sepanjang jalan menuju titik kumpul utama, bahwa mereka menolak dialog yang dilakukan oleh pelaku sendiri.
Setibanya di halaman kantor DPRD Jayawijaya, perwakilan masarakat langsung menyampaikan aspirasi mereka, baik dari perwakilan pemuda, agama, perempuan, hingga para tokoh-tokoh tentang rencana dialog HAM Jakarta-Papua, hingga rencana pembentukan DOB maupun Otsus Jilid II.
Kaitanus Ikinia selaku koordinator atau penanggung jawab aksi dalam orasinya menyampaikan, perjuangan rakyat West Papua bukanlah untuk berdialog, karena dialog Jakarta-Papua sudah “mati” sejak 2017 lalu.
“Lalu kenapa sekarang ini muncul lagi rencana atau niat itu, ada apa? Padahal sudah sejak lama dialog ini ditawarkan, tetapi Indonesia acuhkan jadi kalau mau dialog lagi buat apa?” kata Ikinia.
Ia juga menyebut aksi itu bertepatan dengan hearing publik yang dilakukan pemerintahan parlemen Belanda, di mana massa mendukung hal yang membicarakan juga soal Papua.
Menurutnya, rakyat Papua lebih memilih Indonesia membuka akses agar Komisi Tinggi Dewan HAM PBB bisa ke Papua, untuk menyelesaikan persoalan HAM selama ini.
“Kami ingin Indonesia segera membuka akses bagi Dewan HAM PBB ke Papua, jika aspirasi ini ditanggapi tidak sesuai keinginan rakyat Papua, maka kami akan kembali melakukan aksi serupa lagi dengan cara kami sendiri,” katanya.
Setelah membacakan aspirasi, pedemo meneruskannya ke pimpinan DPRD Jayawijaya yang diwakili Ketua DPRD, Matias Tabuni, dan kepada pemerintahan sementara West Papua (ULMWP) yang diwakili Menteri Perempuan dan Anak, Iche Murib.
Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni usai menerima aspirasi pedemo mengatakan, nantinya akan meneruskan aspirasi ini ke DPR Papua, untuk selanjutnya dari tingkat provinsi diteruskan ke DPR RI dan Komnas HAM RI.
“Pribadi dan lembaga menyampaikan terima kasih kepada rakyat dan pihak keamanan, sama-sama berkomitmen menjaga keamanan dalam menyampaikan aspirasi,” kata Matias Tabuni.
Sementara itu, perwakilan pemerintahan sementara West Papua (ULMWP) yang diwakili Menteri Perempuan dan Anak, Iche Murib, mengatakan perjuangan rakyat bersama pemerintahan sementara ULMWP, telah diakui di forum terbuka.
“Hingga kini didukung Pasific Island Forum dari 18 negara, dan secara total sudah 108 negara yang mendukung kemerdekaan Papua,” kata Iche Murib.
Menurutnya, apa yang disampaikan ini merupakan perjuangan yang diakui oleh bangsa di dunia. Untuk itu ia mendesak Indonesia untuk membuka akses Dewan HAM PBB masuk ke Papua, guna menyelesaikan masalah HAM selama ini. (*)
Discussion about this post