Penataan birokrasi dan jaminan keamanan dorong investasi di Papua Barat

Keamanan
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bersama Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat membuka kegiatan rapat kerja bidang investasi se Provinsi Papua Barat di Hotel Swissbell Manokwari, Rabu (15/6/2022). - (ANTARA/HO-Tri Adi Santoso)

Manokwari, Jubi – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meminta seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat melakukan penataan birokrasi yang sehat dan memberikan jaminan keamanan guna mendorong minat investasi oleh para pengusaha di wilayah itu.

Berbicara pada rapat kerja bidang investasi yang dihadiri Pemprov dan seluruh Pemkab/Pemkot se Papua Barat di Hotel Swissbell Manokwari, Bahlil menyebut penyebab utama rendahnya minat investasi di wilayah itu karena birokrasi yang rumit, kurangnya jaminan keamanan serta kesulitan mendapatkan kepastian hak atas tanah.

“Pertama keamanan harus dijamin, kedua birokrasi dari pejabat yang memiliki kewenangan, ketiga masalah di hampir seluruh Papua yaitu masalah jual beli tanah yang rumit. Bagaimana investasi bisa masuk jika ketiganya tidak terpenuhi,” ujar Bahlil di Manokwari, Papua Barat, Rabu (15/6/2022).

banner 400x130

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan BKPM, pada 2021 Papua Barat ditargetkan menyerap investasi sebesar Rp3,78 triliun.

Namun hingga Desember 2021 hanya mampu terealisasi sebesar Rp1,11 triliun.

Akibatnya, target yang ditetapkan Pemerintah Pusat terhadap Papua Barat dalam hal pertumbuhan dan penyerapan investasi pada 2022 diturunkan menjadi Rp2,74 triliun.

Bahlil juga memaparkan soal daya saing investasi di Papua Barat jauh tertinggal dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dipandang sangat ironis mengingat Papua Barat kaya akan potensi sumber daya alam.

“Daya saing investasi Papua Barat ada di urutan terakhir dari 34 provinsi di Indonesia,” ucap Bahlil.

Menurut mantan Ketua HIPMI itu, minimnya nilai investasi yang masuk ke sebuah daerah maka akan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Adapun pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada triwulan I 2022 mengalami kontraksi minus 1,01 Persen.

“Di provinsi yang investasinya kurang, pasti pertumbuhan ekonominya lemah. Kontraksi minus yang terjadi itu akibat kurangnya daya beli masyarakat, pengaruh dari pendapatan. Kondisi itu hanya dapat diatasi dengan terciptanya lapangan kerja yang diakomodasi oleh investasi di daerah,” jelasnya.

Agar pertumbuhan ekonomi Papua Barat bisa dan terus meningkat di masa mendatang, Bahlil mengajak para kepala daerah di wilayah itu untuk mendukung kehadiran para investor besar di daerahnya masing-masing.

Investasi besar yang datang dari luar baik dalam negeri maupun penanaman modal asing, katanya, harus dapat berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di daerah sehingga pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. (*)

 

 

Comments Box

Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari News Room Jubi. Mari bergabung di Grup Telegram “News Room Jubi” dengan cara klik link https://t.me/jubipapua , lalu join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
banner 400x130    banner 400x130
banner 728x250