Jumlah aparat keamanan yang berlebihan malah membuat warga takut beraktivitas

Nabire, Jubi – Anggota Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Intan Jaya, Bartolomeus Mirip mengkritik penempatan aparat keamanan dari luar Tanah Papua di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, dalam jumlah yang berlebihan. Menurutnya, pendekatan keamanan yang dipakai pemerintah telah menambah jumlah pos aparat keamanan di berbagai kampung dan distrik, dan membuat warga takut serta tidak bebas beraktivitas.

“Penempatan pasukan dalam jumlah yang besar, itu benar [terjadi. Aparat keamanan] mulai membuka pos-pos di tingkat kampung di berbagai distrik. Ada di Distrik Sugapa, Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba, Distrik Homeyo, itu yang ada,” kata Mirip di Nabire, Papua Tengah pada (6/10/2025).

Bartolomeus Mirip mengatakan penempatan aparat keamanan dalam jumlah berlebihan itu justru tidak membawa kedamaian bagi warga. Mirip menyatakan jika warga tidak merasa bebas untuk pergi ke kebun atau mencari hasil-hasil hutan, bagaimana mereka akan mendapatkan penghidupan mereka. Ia juga mengingatkan anak-anak tidak bisa bersekolah dengan tenang.

“Di kota saja, ruang geraknya tutup. Kami mau berbicara di masyarakat [di kampung], untuk bekerja [di] kebun, sudah tidak tampak, sudah lama lama tidak bekerja. Anak-anak sekolah tidak sekolah,” katanya. Mirip menyatakan situasi seperti itu telah berlangsung sejak 2019.

Ia mengingatkan penempatan pasukan aparat keamanan non-organik di Papua Tengah terbukti tidak menghentikan konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB. “Negara perlu jujur, jangan saling baku tipu. Negara ini bukan baru hari ini, atau kemarin merdeka, tidak. Kita perlu jujur. Rakyat Intan Jaya maupun rakyat di Puncak, Puncak Jaya, itu kan membutuhkan untuk kedamaian,” ujarnya.

“Damai itu adalah kebutuhan dasar untuk setiap makhluk hidup. Rakyat ingin hidup itu tenang, untuk dia ekspresikan tentang karya-karya Tuhan, untuk dia jaga. Tidak hanya masyarakat, justru personel TNI/Polri juga butuh damai, anggota TPNPB butuh kedamaian juga,” kata Mirip.

Pos aparat keamanan makin banyak

Masyarakat sipil di Kabupaten Intan Jaya juga mengeluhkan banyaknya pasukan aparat keamanan yang ditempatkan di sana. Warga di sana mengeluh karena aparat militer membangun pos-pos di hampir semua perkampungan, membuat ruang gerak masyarakat sipil tak bebas. Rasa takut warga membuat pelayanan pendidikan dan kesehatan di Intan Jaya tidak berjalan, karena warga sipil hidup dalam tekanan batin dan psikologis, serta ketakutan dan trauma.

Warga yang meminta dirahasiakan identitasnya mengeluhkan konflik bersenjata yang berkepanjangan di Intan Jaya, yang telah menimbulkan korban dari pihak warga, TNI/Polri, maupun kelompok bersenjata TPNPB. Menurutnya, ribuan warga sipil mengungsi keluar dari Intan Jaya selama beberapa tahun, namun aparat keamanan di Intan Jaya justru terus ditambah. “Setiap hari saja ada yang turun di bandara Bilogai, lewat darat, lewat helikopter, semua dikerahkan ke Intan Jaya,” ujarnya pada Jumat (3/10/2025).

Warga itu menuturkan bahwa kebanyakan pos yang didirikan aparat keamanan memang tidak berada di kawasan permukiman, namun dekat dengan kawasan permukiman. Pos aparat keamanan itu membuat warga tidak bebas pergi ke kebun mereka. Pos itu juga membuat warga tidak berani masuk ke hutan untuk mengambil hasil hutan yang mereka perlukan. Warga selalu khawatir dituduh anggota kelompok bersenjata TPNPB.

“Karena ini semua dikuasai oleh aparat militer atau aktivitas warga dan pergerakan itu agak susah dan sangat sulit. Mau ke kali, mau ke hutan, mau ke kebun, di mana-mana semua kebanyakan aparat keamanan yang ada,” ujarnya.

Ia mengatakan aparat keamanan membangun pos di Sugapa, di Kampung Yalai, Eknemba, Mamba, Wandoga, Titigi, dan Sugapalama. Situasi serupa terjadi di Distrik Homeyo, di mana aparat keamanan membangun pos di Kampung Kendetapa, Bamba, Agapa, Balai, Maya, Nggagemba, Engganenga.

“Jadi pergerakan aparat, misalnya mau bangun pos di satu tempat atau kampung, mereka jalan dengan senjata lengkap dalam jumlah banyak, lalu bermalam di hutan, setelah tiga-empat hari lewat, baru mulai bangun pos,” ujarnya.

Warga sipil lain yang juga meminta dirahasiakan identitasnya dirahasiakan mengeluhkan aparat keamanan yang mendirikan pos di Kampung Bilai, Distrik Homeyo, Intan Jaya. Jumlah aparat keamanan yang ditempatkan di sana berkisar 150 orang.

“Kondisi masyarakat di Kampung Bilai sejak tanggal 26 September sampai 1 Oktober 2025 ini hidup dalam trauma. Karena banyak anggota yang keluar dari posnya, dan menyebar ke dusun-dusun di sekitar Kampung Bilai,” ujar warga itu.

Aparat keamanan lalu menduduki kompleks SD dan SMP YPPK Bilai di Emobugu. Mereka menempati barak guru SD YPPK Bilai. Pada Minggu (28/9/2025), sejumlah perwakilan masyarakat Bilai menemui aparat keamanan di sana, dan meminta aparat keamanan memindahkan pos mereka. “Tapi mereka tidak mau pindah. Para anggota TNI masih tetap menempati barak guru SD YPPK Bilai,” ujarnya.

Butuh dialog

Bartolomeus Mirip membenarkan jika penempatan aparat keamanan dalam jumlah berlebihan dan pendirian pos aparat keamanan yang banyak membuat warga merasa tidak aman. “Sekarang pos TNI non organik yang ada di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 22 pos, itu kenyataan yang ada. Kalau kenyataan begitu, kita bisa bayangkan betapa seramnya kegelisahan dari masyarakat,” katanya.

Mirip menyatakan pemerintah harus meredakan ketegangan konflik bersenjata di Intan Jaya. Ia meminta pemerintah duduk bersama berbagai pemangku kepentingan untuk membicarakan langkah yang bisa dijalankan untuk memperbaiki situasi di Intan Jaya. Menurutnya, upaya itu harus melibatkan elemen gereja,  pemuda, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lain untuk berdialog dan merumuskan langkah-langkah apa yang bisa ditempuh.

Menurutnya, dialog itu jangan terjebak perdebatan mencari siapa yang salah, namun berfokus kepada upaya untuk memperbaiki situasi di Intan Jaya. “[Bahas] langkah-langkah terbaik seperti apa, duduk bersama, baru menyusun [langkah], baru kita akan menemukan [cara untuk memperbaiki situasi]. Kalau tidak duduk bersama, lalu kita hanya pakai ilmu kira-kira atau duga-duga, itu akan membuat hal yang kurang bagus kepada sesama kita yang lain. Soal pengungsi [misalnya], itu belum ditangani secara serius. [Pelayanan] pendidikan [dan] kesehatan sejak 2019 itu tidak berjalan normal,” katanya.

Jubi telah berupaya menghubungi Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Letkol (Inf) Tri Purwanto pada Selasa dan Rabu (8/10/2025), untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi pembanding terkait penambahan pasukan aparat keamanan di Intan Jaya dan Papua Tengah. Hingga berita ini diturunkan, Jubi belum mendapatkan klarifikasi ataupun informasi pembanding. (*)