Jayapura, Jubi – Ketua Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua Dr. Marudut Hasugian mengatakan, tim risetnya telah melakukan penelitian lapangan dengan topik politik pengelolaan Sumber Daya Alam dan penghidupan masyarakat adat, terkhusus perempuan Papua dalam situasi yang terus berubah. Basis penelitiannya terdapat di Kampung Kendate (Kabupaten Jayapura), Kampung Aiwat (Kabupaten Boven Digoel) dan Kampung Rayori (Kabupaten Supiori).
Hasil penelitian itu kemudian dibukukan. Ditulis Dosen Universitas Cenderawasih Elvira Rumkabu , Apriani Anastasia Amenes, Asrida Elisabeth, I Ngurah Suryawan.
“Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam tiga buku yaitu: “Geliat Kampung Tersembunyi: Siasat Penghidupan dan Perubahan di Teluk Demenggong, Jayapura”; “Merebut Kendali Kehidupan: Perjuangan Orang Wambon di Boven Digoel Menghadapi Serbuan Investasi”; dan “Bayang-bayang Kerentanan: Tantangan Penghidupan Orang Sowek di Supiori” (2023),” katanya dalam acara launching buku dan Film Dokumenter yang diselenggarakan di salah satu Hotel di Kota Jayapura, Rabu (15/2/2022).
Dalam sambutannya, Hasugian mengatakan dalam buku-buku ini menyorot kehadiran investor yang datang dalam peningkatan Sumber Daya Alam, tapi faktanya, adanya pergeseran yang dihadapi oleh masyarakat melalui program pemerintah melalui investor.
“Masyarakat komitmen pegang teguh Sumber Daya Alam SDA secara turun temurun mereka lakukan, bercocok tanam, berburu dan sebagainya sekalipun regulasi menjadi penghambat mereka di tengah lajunya investasi di Tanah Papua,” katanya.
“Namun di dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di tengah kondisi masyarakat tradisional dapat memberikan masukan bagi kabupaten, provinsi, pemerintah RI, bagaimana menyusun regulasi untuk melindungi hak hak konstitusional dalam pengelolaan adat di Supiori, Boven Digoel dan di kabupaten Jayapura untuk melindungi Sumber Daya Alam SDA Kelautan, hutan dan pesisir pantai,” katanya.
Hasugian mengatakan, refleksi utama penelitian kami berujung pada ragam usaha masyarakat adat untuk bersiasat dalam merebut kendali kehidupannya di tengah ragam kebijakan, serbuan investasi, influx migrant, eksklusi, maupun kerentanan yang terus muncul karena menyempitnya ruang penghidupan dan perubahan ekologis lainnya.
“Diharapkan pemerintah dapat melakukan memberikan perlindungan dan para investor dapat mengambil sikap untuk melindungi masyarakat sesuai kearifan lokal yang ada,” katanya.
“Kami bisa menyampaikan kepada pemerintah untuk membuatnya dalam semoga pemerintahan yang datang agar dapat menyusun dalam regulasi regulasi untuk membantu masyarakat mengambil alih kendali kehidupan,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Papua, Elvira Rumkabu mengatakan hasil temuan dari kajian yang telah dilakukan pihaknya semakin mempertegas refleksi kritis yang pernah dipublikasikan oleh Bapa Benny Giay dalam bukunya “Mari Mengambil Alih Kendali Kehidupan : Memperjuangkan Pemulihan Negeri Ini”.
“Dalam buku Giyai mengatakan bahwa “mengubah diri untuk merebut masa depan sangatlah berat…Kita (Papua) perlu kekuatan dan energi. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya konsolidasi internal dalam masyarakat Papua dalam rangka merebut kembali kendali kehidupannya,” katanya. (*)
