Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, berharap kedatangan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ke Papua tidak hanya sekadar kunjungan.
Ia mengatakan mesti ada perubahan dalam berbagai aspek di Bumi Cenderawasih sebab masalah di Papua begitu kompleks. Tidak hanya masalah konflik dan keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga ada masalah pengangguran dan persoalan ketenagakerjaan.
Pernyataan ini disampaikan anggota komisi bidang hukum, HAM, pemerintahan, dan keamanan DPR Papua itu, sebagai respons terhadap kedatangan Wapres ke Papua sejak 9 Oktober 2023.
Wapres Ma’ruf Amin diagendakan berkantor sementara di Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, hingga 13 Oktober 2023 mendatang.
“Mengenai kunjungan Wapres ke Papua dan berkantor sementara di Papua, saya harap tidak hanya sekadar kunjungan. Tapi intinya itu setiap kunjungan kepala negara, wakil kepala negara, atau menteri-menterinya, harus ada perubahan. Perubahan dalam semua aspek,” kata Kadepa saat menghubungi Jubi melalui panggilan teleponnya, Rabu (11/10/2023).
Menurutnya, salah satu masalah ketenagakerjaan yang hingga kini belum tuntas adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) 8.3000 karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), perusahaan sub kontraktor, dan privatisasi pada Mei 2017 silam.
Ribuan karyawan itu di-PHK setelah melakukan aksi mogok kerja atau moker, sebagai respons terhadap wacana manajemen perusahaan yang akan merumahkan pekerja dengan alasan efisiensi.
Katanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji akan mempertemukan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Ini disampaikan Jokowi saat perwakilan pekerjaan menemuinya di Istana Negara, Jakarta pada 13 Mei 2019.
“Bagian ini mesti menjadi topik penting. Wapres ke Papua atau pun Presiden saya selalu ingatkan mengenai nasib karyawan moker itu. Ini kan tahun-tahun terakhir menjelang berakhirnya masa jabatan presiden dan wapres. Setidaknya ada sesuatu hal yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah karyawan moker ini,” ujarnya.
Laurenzus Kadepa mengatakan sejak masa kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, ia memberikan perhatian lebih terhadap Papua. Presiden, wapres, dan para menterinya berkali-kali berkunjung ke Papua.
“Supaya terkesan tidak hanya jalan-jalan. Satu bidang itu harus serius. Masalah moker ini pemerintah tidak boleh diam. Selain itu, untuk mengisi daerah daerah otonomi baru hasil pemekaran Provinsi Papua, mesti memprioritaskan orang asli Papua untuk menempati posisi strategis, termasuk dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara atau ASN,” kata Kadepa.
Sejak 9 Oktober 2023 malam, Ma’ruf Amin tiba di Papua dan menjalani hari pertama dirinya berkantor di Papua pada Selasa (10/10/2023).
Wapres Ma’ruf menyatakan isu keamanan di Tanah Papua menjadi perhatian khusus dalam kunjungannya kali ini.
Katanya, ini mesti dilihat sebagai sesuatu yang serius dan perlu dibicarakan, demi menciptakan keamanan dan ketenangan berkelanjutan.
Selama di Papua, Wapres berkantor di kompleks Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura, Provinsi Papua.
Hari pertama beraktivitas di Papua, Ma’ruf Amin melakukan pertamuan konstruktif dengan berbagai pihak.
Katanya, hasil pertemuan dengan berbagai kalangan nantinya, akan dijadikan sebagai masukan dalam rangka memperbaiki dan mengoptimalkan pembangunan di Papua. (*)