Minimnya fasilitas kesehatan, diduga penyebab tingginya angka kematian di Lanny Jaya

Jayapura, Jubi – Minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, menjadi kendala serius bagi masyarakat untuk memastikan penyebab kematian mendadak yang sering terjadi di wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan Krinus Yikwa, salah satu peserta seminar Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Departemen Pemuda Baptis West Papua, Kamis (5/12/2024).

“Dulu penyakit seperti HIV/AIDS cukup dikenal, tetapi sekarang istilah itu jarang terdengar. Namun, penyakit ini masih ada dan bahkan merajalela. Ditambah lagi, banyak orang meninggal secara tiba-tiba tanpa diagnosis yang jelas, apakah karena sesak napas atau sebab lain. Masyarakat tidak bisa memastikan,” ujar Yikwa, perwakilan dari Gereja Baptis Dimba, Wilayah Dimba, Kabupaten Lanny Jaya.

Menurut Yikwa, meskipun fasilitas kesehatan di ibu kota Tiom tergolong memadai, kondisi di 39 distrik lainnya sangat memprihatinkan. Beberapa puskesmas yang ada hanya beroperasi tiga bulan sekali.

“Petugas medis biasanya melayani di bulan tertentu, misalnya Januari, tetapi dari Februari hingga April masyarakat tidak mendapatkan pelayanan. Akibatnya, tingkat kematian meningkat, sementara penyebabnya tetap tidak diketahui,” ungkap Yikwa.

Arika Kogoya, staf Penyakit Menular dan Tidak Menular (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya, menyebutkan bahwa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi penyakit paling dominan di wilayah tersebut, diikuti oleh kolesterol pada usia dewasa.

“Kematian mendadak belum bisa dipastikan penyebabnya karena minimnya fasilitas pelayanan kesehatan dan kendala geografis yang sulit dijangkau,” kata Kogoya, yang menjadi narasumber dalam FGD tersebut.

Ia menambahkan bahwa penyakit HIV/AIDS masih menjadi ancaman besar, meskipun pemeriksaan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Namun, pelayanan yang terbatas membuat masyarakat sulit mengakses informasi atau diagnosis yang tepat.

“Di lapangan, kebutuhan utama masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Kami sering mengadakan imunisasi, tetapi fasilitas yang tersedia sangat minim. Ini menjadi masalah besar yang harus segera diatasi,” tegas Kogoya.

FGD yang berlangsung sejak 2 hingga 9 Desember 2024 di Kantor Pusat PGBWP dan Balai Kesehatan Provinsi Papua diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam kegiatan ini, peserta dari 27 wilayah, 327 gereja Baptis, dan 2 gereja otonom membahas solusi atas isu kesehatan dan layanan publik lainnya.

“Kami dari pihak kesehatan sangat mendukung pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Minimnya fasilitas menjadi kendala utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat,” tambah Kogoya. (*)