Manokwari, Jubi – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Teluk Wondama, Papua Barat menyewa satu unit helikopter untuk distribusi logistik Pemilu 2024 ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T yang sulit dijangkau dengan transportasi darat.
“Ya konsekuensinya pemerintah harus sewa helikopter supaya logistik pemilu bisa dikirim,” kata Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor di Manokwari, Senin (29/1/2024).
Hendrik Syake Mambor mengatakan satu dari 13 distrik sulit diakses menggunakan transportasi darat yaitu Distrik Naikere.
Dia menjelaskan bahwa kesiapan pemerintah daerah untuk menyewa helikopter sudah dibahas bersama dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.
Hal tersebut bermaksud agar proses distribusi logistik pemilu ke Distrik Naikere mendapat pengawalan dari personel Polres Teluk Wondama dan Kodim 1811/Teluk Wondama.
“Helikopter biasa kami sewa dari Nabire atau dari Yayasan Helivida Indonesia,” kata Mambor.
Mambor memastikan seluruh daerah di Teluk Wondama sudah terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi dan internet yang akan memudahkan proses rekapitulasi suara.
Kendati demikian, penyelenggara pemilu perlu mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat menghambat pendistribusian logistik ke 142 tempat pemungutan suara (TPS).
“Pemerintah daerah belum menerima jadwal distribusi logistik, terutama ke TPS yang harus pakai helikopter,” ucap Mambor.
Kepala Polres Teluk Wondama Ajun Komisaris Besar Polisi, Hari Sutanto menyebut seluruh TPS masuk dalam wilayah tidak aman dengan kategori 134 TPS rawan dan delapan TPS sangat rawan yang tersebar pada 13 distrik.
Belasan distrik yang dimaksud yaitu Distrik Wasior, Windesi, Teluk Duairi, Wondiboy, Wamesa, Rumberpon, Naikere, Rasiei, Kuri Wamesa, Roon, Roswar, Nikiwar, dan Sough Jaya.
“Distrik Naikere ada enam TPS sangat rawan, dan Distrik Wamesa dua TPS sangat rawan. Delapan TPS ini jadi perhatian khusus terutama Distrik Naikere,” jelas Hari Sutanto.
Dia menerangkan bahwa secara geografis Distrik Naikere masih sulit dijangkau dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kaimana serta Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Beberapa kampung di Naikere sampai saat ini merupakan daerah terisolasi yang hanya bisa dijangkau menggunakan helikopter atau dengan berjalan kaki selama berhari-hari.
“Selain itu, Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB),” kata Hari Sutanto. (*)
Discussion about this post