Komite Bipartisan bahas hasil referendum Bougainville

Jayapura, Jubi – Komite Parlemen Bipartisan Urusan Bougainville menggelar pertemuan konsultatif di Gedung Parlemen bersama anggota parlemen dari pihak pemerintah dan oposisi untuk membahas hasil referendum Bougainville pekan lalu.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Dr. Allan Marat dan Wakil Ketua Sasindran Muthuvel, dan dihadiri oleh anggota komite Sir Puka Temu, Anggota Parlemen untuk Abau, Francesca Semoso, Anggota Parlemen untuk Bougainville Utara, Robert Naguri, Anggota Parlemen Bogia, William Powi – Gubernur Dataran Tinggi Selatan, Keith Iduhu, Anggota Parlemen Hiri Koiari, dan Sir Peter Ipatas, Gubernur Enga. Demikian dikutip jubi.id dari laman tvwan.com.pg, Selasa (24/3/2026).

Pertemuan konsultatif ini bertujuan, pertama, untuk mendidik dan memberi informasi kepada Anggota Parlemen tentang pekerjaan Komite, khususnya konsultasi regional yang dilakukan di seluruh negeri, dan kedua, untuk memberi Anggota Parlemen kesempatan untuk memberikan masukan mereka.

Pandangan dan komentar yang dikumpulkan akan dipertimbangkan oleh Komite dan dimasukkan ke dalam laporannya untuk disampaikan kepada Parlemen.

Perdana Menteri James Marape menegaskan kembali bahwa penentuan akhir tentang status politiknya akan dilakukan oleh Parlemen melalui pemungutan suara formal.

Komite terus memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan.

Sementara itu Pemerintah Papua Nugini dan Pemerintahan Otonom Bougainville telah bersepakat untuk mengadakan sebuah referendum kemerdekaan pada 15 Juni 2019.

Hasil referendum itu mayoritas penduduk di Daerah Otonomi Bougainville memilih merdeka dengan 98.31 % merdeka dan 1,69 % otonomi yang lebih besar.

Referendum ini merupakan hasil kesepakatan pada tahun 2001 antara pemerintah Papua Nugini dan Pemerintahan Otonom yang mengakhiri perang saudara dari tahun 1988 hingga 1998.

Hasil pemilihan bersifat tidak mengikat dan pemerintah Papua New Guinea menentukan putusan akhir yang akan mengikat. Sebagian pengamat mengatakan bahwa hasil yang jelas membuat Papua Nugini sulit mengabaikan atau menolak hasil referendum, tetapi perlu beberapa tahun agar kemerdekaan dapat tercapai.

Pada Juli 2021, sebuah kesepakatan telah dicapai antara pemerintah Papua Nugini dan Bougainville, di mana Bougainville akan mendapatkan kemerdekaan pada 2027.(*)