Jayapura, Jubi – Selama dua hari semua mata memandang keputusan apa yang akan diambil untuk menerima United Liberation Moventment West Papua (ULMWP) ke dalam keluarga Melanesia Spearhead Group (MSG) di dalam KTT Pemimpin MSG di Port Vila Vanuatu, 23-24 Agustus 2023.
Menerima atau menolak keanggotaan ULMWP dalam pangkuan MSG adalah sesuatu hal yang biasa dalam politik terutama di dalam sistem politik Melanesia. Antara politik Yudas dan 50 keping perak dalam praktiknya di dalam kepemimpinan politik orang Melanesia. Apalagi suatu “pemberian” dalam budaya orang Melanesia itu diatur dalam dua cara yaitu pertama sesuai kedudukan kelompok bersangkutan dan kedua arti transaksi yang diberikan.
Di dalam kebudayaan masyarakat Melanesia arti dalam pemberian inilah yang sangat menentukan apakah itu hanya kecil dan dan simbolis saja sifatnya, atau apakah hanya berwujud bingkisan makanan saja atau juga mencakup barang-barang kerajinan tangan untuk upacara seperti juga di dalam kula (tingkatan-tingkatan dalam pemberian sebagai dasar dalam barter ekonomi).
Antropolog Schneider HK dalam penelitian di Fiji dan Oceania mengatakan bahwa tukar menukar lainnya memberikan dasar untuk hubungan perdagangan atau tukar menukar. Masyarakat di Fiji memiliki serangkaian kebiasaan yang rumit dalam penggunaannya.
Pemberian-pemberian kecil antara dua orang biasa yang saling berkunjung pada saat itu, bisa menjadi tukar menukar yang lebih luas. Meminjam budaya Melanesia “dalam hal pemberian,” paling tidak para pemimpin MSG dari PNG, Solomon, Fiji dan Kaledonia Baru FLNKS akan menandatangani dua deklarasi penting untuk pertama kalinya.
Yang pertama tentang iklim dan yang kedua tentang keamanan di Efate Utara beberapa waktu lalu. Dalam jumpa pers yang akan diadakan di Port Vila dan kemungkinan kedua Isu Papua Barat kemungkinan besar akan dirujuk dalam keputusan ke Forum Kepulauan Pasifik.
Sementara di dalam MSG, ULMWP berstatus sebagai pengamat atau Observer sedangkan di dalam Pasific Island Forum belum jelas sebagai anggota atau pengamat sebagaimana status resmi di dalam MSG.
Jika seandainya keputusan politik untuk membawa kembali isu Papua Barat yang akan dirujuk dalam Forum Kepulauan Pasifik. Ini berarti para pemimpin membawa keluar masalah keluarga MSG ke dalam Forum Pasifik guna menghindari tekanan atau penolakan dari pemerintah Indonesia, apalagi delegasi Indonesia sebanyak 15 orang hadir termasuk Dubes RI di Australia dan Vanuatu.
Bahkan saat Benny Wenda menyampaikan pidato pada 23 Agustus 2023 secara spontan delegasi Indonesia keluar dari KTT ke 22 MSG di Port Villa Vanuatu.
JIka menyimak pernyataan dari PM Fiji Sitiveni Rabuka dalam kicauan Twitter-nya menyebutkan, sebagai saudara, kita akan membangun landasan kokoh yang telah diletakkan oleh para pendahulu kita, memperkuat ikatan kita, visi dan tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan rakyat Melanesia.
Padahal sebaliknya pernyataan pendahulu pendiri MSG terutama Fr Walter Lini selama masih ada saudara Melanesia yang belum merdeka, berarti Melanesia belum bebas dari penjajahan di muka bumi.
Sitiveni Rabuka juga mengingatkan persaingan negara-nagara besar antara Amerika Serikat dan China.
“Pertemuan pertama sejak KTT Pemimpin tahun 2018 ini terjadi pada saat kawasan kita telah mengambil peran penting secara internasional ketika negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik,” tulis Rabuka pemimpin Melanesia tertua.
“Saat kita berkumpul dengan tema; “MSG, Menjadi Relevan dan Berpengaruh”, kita harus mendengarkan dan memahami mereka yang kita layani. Kami bertekad untuk mengendalikan pembangunan kami dengan membuka potensi penuh kami sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini,” katanya.
“Bersama-sama kita dapat mencapai banyak hal jika kita saling mendukung dalam perjalanan menuju pemulihan ekonomi, terutama melalui penguatan kerja sama ekonomi dan perdagangan di blok kita,” tambahnya.
Belajar dari Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS) dari Kaledonia Baru yang masih terus konsisten berjuang untuk kemerdekaan mereka, walau pun FLNKS bukan sebagai negara sudah menjadi anggota MSG selama 35 tahun.
FLNKS mengatakan pihaknya sedang meminta nasihat dari Mahkamah Internasional mengenai referendum kemerdekaan tahun 2021, yang diboikot oleh partai pro-kemerdekaan.
Ketegangan antara Prancis dan penduduk Pribumi Kanak di Kaledonia Baru akan terus berlanjut, dengan Kanak yang pro-kemerdekaan dan Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS) meminta nasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai referendum kemerdekaan tahun 2021.
Suku Kanak mencakup lebih dari 40 persen populasi Kaledonia Baru. Mereka mempunyai parlemen sendiri – Senat Adat – yang harus diajak berkonsultasi oleh pihak berwenang mengenai isu-isu seperti identitas Kanak, terutama dalam masalah status sipil dan kesepakatan tanah adat. Tahun ini mereka menyusun rencana untuk diskusi pasca-Kesepakatan Nouméa.
Referendum tahun 2021 adalah pemungutan suara ketiga dan terakhir mengenai pertanyaan kemerdekaan Kaledonia Baru, yang diselenggarakan sehubungan dengan arahan yang ditetapkan oleh Perjanjian Nouméa tahun 1998. Dua referendum pertama pada tahun 2018 dan 2020 menghasilkan kemenangan tipis bagi kelompok pro-Prancis, dengan mayoritas kelompok minoritas kemerdekaan yang dipimpin oleh suku Kanak terus bertambah (43,3 persen mendukung kemerdekaan pada tahun 2018; 46,7 persen mendukung kemerdekaan pada tahun 2020). (*)
