Jayapura, Jubi – Menjelang akhir 2023, pemerintah Papua Nugini mengumumkan beroperasi kembali tambang Porgera di Provinsi Enga. Diperkirakan akan mulai menuangkan emas lagi pada kuartal pertama 2024.
“Ekuitas di New Porgera dibagi 51% oleh pemangku kepentingan Papua Nugini, termasuk pemilik tanah lokal dan pemerintah Provinsi Enga, dan 49% oleh Barrick Niugini Limited (BNL), perusahaan patungan antara Barrick dan Zijin dari Tiongkok. BNL akan mengoperasikan tambang tersebut. Para pemegang saham Papua Nugini akan menerima 53% dari keseluruhan manfaat ekonomi Porgera. Dengan asumsi harga emas sebesar $1.800 per ons, jumlah ini diperkirakan akan berjumlah lebih dari $7 miliar selama proyeksi umur tambang selama 20 tahun,” demikian press release dikutip Jubi dari barrick.com, Sabtu (30/12/2023).
More Read
Presiden dan Kepala Eksekutif Barrick, Mark Bristow, mengatakan pembukaan kembali tambang tersebut merupakan kemenangan lain bagi model kemitraan negara tuan rumah perusahaan yang telah sangat sukses di Tanzania dan juga telah diadopsi untuk proyek tembaga dan emas Reko Diq yang baru di Pakistan.
Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan, namun tidak terbatas dengan: kemajuan kembalinya operasi di tambang Porgera berdasarkan “Perjanjian Dimulainya Proyek Porgera” dan potensi untuk melanjutkan operasi di Porgera pada akhir t2023. Perkiraan produksi dari tambang Porgera dan pembagian proyeksi manfaat ekonomi dari Porgera dengan pemangku kepentingan Papua Nugini berdasarkan struktur kepemilikan ekuitas yang baru; keberhasilan model kemitraan negara tuan rumah Barrick di Papua Nugini; rencana masa depan Barrick, potensi pertumbuhan, kekuatan finansial, investasi dan strategi keseluruhan; dan ekspektasi mengenai asumsi harga di masa depan, kinerja keuangan, keuntungan pemegang saham, umur tambang, dan pandangan atau panduan lainnya.
Mengutip state.gov yang menyebutkan bahwa Papua Nugini (PNG) adalah negara dengan perekonomian terbesar di Kepulauan Pasifik. Negara tetanggaan dengan Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan ini telah menawarkan potensi perdagangan dan investasi yang sangat besar. Prospek investasi utama terletak pada pembangunan infrastruktur, pertumbuhan pasar kelas menengah berbasis perkotaan, sumber daya alam yang melimpah di bidang pertambangan, minyak dan gas, kehutanan, dan perikanan.
Pemerintahan Perdana Menteri James Marape memusatkan upayanya pada investasi dan perdagangan skala besar dan berupaya meningkatkan manufaktur dan pengolahan hilir untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan pasar ekspor negara tersebut. Pemerintah Papua Nugini (GoPNG) mendukung pendekatan yang adil, terbuka, dan kolektif dalam proses pengambilan keputusan, terutama keputusan mengenai pengelolaan sumber daya negara dan hasil investasi yang tepat.
Di bawah pemerintahan Marape, PNG bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosio-ekonomi yang kondusif agar bisnis dapat tumbuh dan berkembang. Memfokuskan upaya untuk membangun dan memelihara infrastruktur, meningkatkan langkah-langkah keselamatan dan keamanan, mendukung praktik peraturan yang kuat, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan akan membantu menciptakan mata pencaharian dan bisnis yang kuat. Reformasi yang dilakukan saat ini mengurangi tingkat utang yang tinggi dan investasi asing langsung (FDI), terutama di sektor sumber daya alam, akan merangsang perekonomian selama bertahun-tahun.
Pemerintahan Marape menyadari tingginya biaya layanan logistik, lemahnya hukum dan ketertiban, sektor publik yang rumit, dan kinerja perusahaan milik negara yang buruk. “Teman bagi semua, tidak ada musuh bagi siapa pun,” adalah seruan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Pasalnya GoPNG secara berkala menegaskan kembali perlunya penanaman modal asing dan kemitraan untuk menstimulasi perekonomiannya.
Australia dan Tiongkok terbesar investasi di PNG
Australia adalah negara dengan investasi terbesar pada tahun 2021, diikuti oleh Malaysia, Amerika Serikat, Hong Kong, dan Tiongkok.
Pada tahun 2022 investasi dari Tiongkok meningkat secara signifikan. Sebagian besar investasi dari Tiongkok adalah energi dan infrastruktur milik Tiongkok yang menambah pembangkit listrik untuk mendukung entitas pertambangan milik Tiongkok.
Berdasarkan investasi sektor, sektor energi memiliki investasi dan usulan investasi tertinggi, diikuti oleh sektor ritel, dan grosir, kemudian sektor manufaktur, pertambangan dan perminyakan, serta sektor lainnya. Perusahaan pertambangan terus menjadi tujuan investasi yang menarik.
Pertumbuhan industri pertambangan diperkirakan sebesar 5,4 persen, didukung oleh perkiraan pembukaan kembali tambang Porgera dan peningkatan produksi OK Tedi dan Wafi-Golpu pada 2023. LNG Papua memasuki tahap berikutnya dari komersialisasi gas alam cair yang menghadirkan TotalEnergies, ExxonMobil, dan Santos berkolaborasi selama bertahun-tahun yang akan datang. Selain itu, perusahaan telekomunikasi juga mengantisipasi pertumbuhan dan melihat peluang investasi asing yang bagus di PNG dan Pasifik.
Telstra Australia mengakuisisi raksasa telekomunikasi Digicel Pacific yang memiliki pangsa pasar terbesar di Papua Nugini. Vodafone PNG – Amalgamated Telecom Holdings Ltd mulai beroperasi sebagai operator seluler ketiga di PNG dengan perkiraan investasi melebihi $399 juta.
GoPNG menyadari perlunya tindakan terhadap perubahan iklim dan telah menyerahkan Peningkatan Kontribusi Nasional (NDC). Usulan mitigasi perubahan iklim dan strategi adaptasi Papua Nugini untuk mencapai netralitas karbon penuh pada tahun 2050 bersifat kondisional.
GoPNG menjadikan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam visi, rencana, dan strategi jangka panjang nasionalnya. Karena PNG sudah mulai melihat adanya pengungsi iklim di wilayahnya, utusan perubahan iklim di COP27 menekankan, dan memanfaatkan pelestarian hutan hujan dan lautan di negara tersebut untuk aksi perubahan iklim, dan perlunya pembangunan ekonomi dan penanaman modal asing yang berkelanjutan dalam hal ini.
Perekonomian sedang dalam proses pemulihan dari defisit akibat COVID-19, namun biaya pengiriman, fluktuasi bahan bakar, dan kerawanan pangan masih menjadi kekhawatiran utama karena perang agresi Rusia di Ukraina masih berlangsung.
“Kita mencetak begitu banyak rekor tahun ini [2023] sehingga memecahkan pada 2024 merupakan tantangan yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri sebagai negara, pemerintah, dan masyarakat dengan berbagai warna kulit, suku, dan bahasa,” demikian tulis postcourier.com.pg/ yang dikutip Jubi, Sabtu (30/12/2023).
Lebih lanjut Post Courier mengulas peristiwa yang memecahkan rekor 2023 atas nama perdamaian ketika Presiden Tiongkok, Prancis, dan Indonesia serta Perdana Menteri India tiba-tiba menyadari bahwa ada negara Pasifik di utara Australia yang memegang kunci keharominasan dan keseimbangan di Pasifik.
Menurut Post Courier, pemerintah Australia dengan Perjanjian Keamanan Bilateral senilai K455 juta sebuah catatan strategis antara PNG dan Australia. Pemerintah China memberikan hibah sebesar K50 juta untuk membangun fasilitas bisnis dan teknis di sekolah sekolah terpilih di PNG dengan rekor yang menggoda.
Prancis juga merogoh koceknya dengan dana sebesar K344 juta untuk pengelolalan hutan tropis terbesar di PNG guna menyelamatkan hutan tropis terbesar di dunia jika termasuk Papua Barat.
Tak ketinggalan negara Paman Sam yang gagal mendatangkan Presiden Joe Baden ke Port Moresby, namun memberikan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dan Perjanjian memberikan bantuan kapal patrol laut di sepanjang perairan PNG karena banyak nelayan asing mencuri ikan ikan mereka.
Mengutip islandsbusiness.com yang menyebutkan pada 23 Juni 2023 tercatat sekitar 28 nelayan asal Indonesia yang tertangkap melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan PNG. Ini bukan kali pertama nelayan tertangkap di perairan PNG. Tiga tahun yang lalu, kapten dua kapal nelayan Indonesia dan awak kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan PNG didenda sebesar K440.000 (US$12.407) oleh Pengadilan Tingkat Lima di Waigani.
Walau demikian kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo hanya membuka penerbangan udara langsung antara Denpasar Bali dan Port Moresby.
“Bea siswa bagi pelajar PNG untuk belajar di Indonesia, merupakan sebuah rekor yang sudah terlambat,” tulis media postcourier.com.pg.
Presiden Jokowi juga memberikan bantuan pembangunan Rumah Sakit Nasional di Port Moresby.
Post Courier juga menulis tentang pembukaan Kedutaan Besar di Jerusalem di Israel dan perjanjian untuk melatih petani PNG belajar bidang pertanian khusus di Israel.
“Ini sebuah catatan yang terinspirasi dari nubuatan Alkitab,” tulis Post Courier.
Pemerintah India memberikan bantuan sebesar US$ 1 juta untuk warga yang terkena dampak gunung berapi. Korea Selatan juga berikan dana sebesar K151 juta dari PNG dan negara PNG lainnya dalam dukungan perubahan iklim hingga 2027, sebuah rekor REDD+.
Uni Eropa menyumbangkan K210 juta untuk program kehutanan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati dikoordinasikan oleh Presden Prancis, Emmanuel Macron. Pemerintah PNG juga mensahkan anggaran Nasional PNG sebesar K27,377 miliar dalam tahun 2024.
Namun demikian bagaimana dengan nasib kemerdekaan di Bougianville setelah pelaksanaan referendum di sana?
“Sudah lebih dari tiga tahun sejak masyarakat Bougainville melakukan pemungutan suara untuk menentukan masa depan politik mereka. Referendum tahun 2019, yang menghasilkan 97,7 persen pemilih menyatakan keinginannya untuk merdeka atas otonomi berkelanjutan di Papua Nugini, merupakan mandat konstitusional, dilaksanakan sesuai standar internasional, namun tetap diserahkan kepada pemerintah nasional PNG untuk mendukungnya. Hasil dari proses panjang ini masih belum jelas dan ketegangan politik terus meningkat,” demikian dikutip Jubi dari lowyinstitute.org.
Perjanjian Damai Bougainville tahun 2001 secara resmi mengakhiri konflik pahit selama sepuluh tahun, membentuk Pemerintahan Otonomi Bougainville (ABG) dan membuka jalan menuju referendum. Berdasarkan perjanjian damai dan ketentuan Konstitusi Nasional PNG, kedua pemerintah harus berkonsultasi mengenai hasil referendum. Sebuah langkah penting dalam konsultasi tersebut, yang tercermin dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai “Perjanjian Era Kone ”, ditandatangani oleh Perdana Menteri PNG, James Marape, dan Presiden ABG, Ishmael Toroama, pada bulan April tahun lalu.
Perjanjian ini berisi dua komitmen utama. Pertama, bahwa hasil referendum akan diajukan ke Parlemen PNG, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 342 Konstitusi, paling lambat pada tahun 2023; dan kedua, pelaksanaan keputusan yang diambil harus dimulai paling lambat tahun 2025 dan paling lambat 2027. Apakah Papua Nugini mau berikan kemerdekaan bagi Bougainville, lihat saja nanti 2024?
Happy New Year 2024, wantok blong PNG and Bougainville. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
