Yogyakarta, Jubi – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima 11 pengaduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan menjelang Lebaran 2022. Tercatat pemerintah daerah setempat membuka posko pengaduan sejak 2 April 2022 hingga H-7 lebaran yang dapat diakses secara luring maupun daring.
“Sampai 20 April ada 11 yang mengadu. Ada yang dari perusahaan ritel, restoran, ada juga yang dari universitas atau perguruan tinggi,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY R Darmawan, dikutip dari Antara, Kamis, (21/4/2022).
More Read
Menurut Darmawan, 11 aduan Tunjangan Hari Raya yang masuk berasal dari 2 pekerja dari Kota Yogyakarta, 8 dari Kabupaten Sleman, dan satu pengadu dari Bantul.
“Jumlah aduan menurun tajam jika dibandingkan Lebaran tahun lalu yang mencapai 160 aduan menjelang H-7,” kata Darmawan.
Ia menjelaskan perusahaan yang diadukan sebagian karena tidak sanggup membayar THR, ada yang hanya mampu membayar 75 persen, dan ada yang dicicil dua kali.
Menurut Dermawan, sebelum menerjunkan pegawai pengawas ke perusahaan yang diadukan, Disnakertrans DIY masih memberikan kesempatan hingga H-7 atau 25 April 2022 untuk memenuhi kewajiban membayar THR secara penuh.
“Kalau sampai H-7 tidak dibayarkan penuh, kami akan limpahkan ke pegawai pengawas untuk ditindak. Nanti akan ada nota pemeriksaan satu, nota pemeriksaan dua, kalau masih belum dibayar langsung kami buatkan berita acara pemeriksaan,” ujar Darmawan menjelaskan.
Ia menegaskan seluruh perusahaan tidak lagi mendapat kelonggaran membayarkan THR seperti saat awal hingga puncak pandemi pada 2020 dan 2021.
Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022, perusahaan tidak diperbolehkan lagi mencicil THR karyawan dan harus dibayarkan 7 hari sebelum Lebaran. Ia mengacu regulasi baru yang telah disosialisasikan di berbagai perusahaan, baik skala kecil, menengah, maupun besar di DIY.
“Sudah tidak boleh lagi mencicil. Alternatif solusi perusahaan yang tidak mampu membayar bisa meminjam bank, atau kalau mendesak bisa menjual aset untuk membayar THR karyawan,” katanya. (*)
