Komnas HAM RI jelaskan gagalnya rencana kunjungan PBB ke Papua karena diskomunikasi

Jayapura, Jubi – Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, terkait dengan kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB datang itu mungkin saja kalau diundang oleh Pemerintah Indonesia.

“Tetapi kalau tidak ada undangan, tidak bisa mereka. Jadi sampai hari ini undangan itu belum ada,” katanya dalam podcast di Jubi TV bersama pendiri Media Online Jubi Victor Mambor yang ditayangkan di Youtube Redaksi Jubi TV.

Damanik mengatakan, Komisioner Tinggi HAM PPB, Zeid Raad Al Hussein pada tahun 2018 datang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan itu difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan diundang secara kenegaraan.

“Karena memang mekanismenya begitu. Apakah itu komisioner tinggi HAM PBB atau Special Raportur (pelapor khusus) atau sejenis dengan itu, kalau dia mau mengunjungi suatu negara memang harus ada undangan dari negara tersebut,” katanya.

Lanjutnya, Komnas HAM RI sudah meyakinkan Kementerian Luar Negeri jika pejabat PBB seringkat Komisioner itu belum bisa diundang, mungkin ada pelapor khusus untuk isu tertentu, misalnya isu pendidikan datang ke Indonesia.

Menurutnya tidak ada yang perlu ditakutkan untuk menjelaskan semua. Di setiap negara di dunia itu pasti ada pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Amerika juga ada (dugaan pelanggaran HAM). Jadi kenapa kita harus tolak? Jelaskan saja. Tapi yang paling penting sebetulnya ke (komunitas) internasional itu adalah langkah progresif apa yang sudah dilakukan,” kata Damanik.

Damanik menjelaskan, saat Indonesia mengundang Zeid Raad Al Hussein tahun 2018, Komisioner HAM PBB ini bertemu juga dengan 20 tokoh Papua secara tertutup. Juga bertemu Presiden Indonesia. Poin paling utama yang dibicarakan dengan Presiden Indonesia adalah soal penyelesaian Papua.

“Dari hasil pertemuan itu kemudian ada satu gagasan untuk nanti tim, staf Komisioner Tinggi HAM PBB itu berkunjung ke Papua didampingi oleh Komnas HAM,” ungkap Damanik.

Saat kunjungan itu diatur rencananya kemudian terjadi diskomunikasi antara Kantor PBB yang ada di Bangkok dengan Kantor Presiden dan beberapa Kementerian.

“Deadlock gara gara itu,” katanya.

Damanik membenarkan pernyataan Cecilia Jimenez-Damary (Pelapor Khusus PBB untuk isu Pengungsi) yang menyebutkan setelah 2018 tidak ada lagi pembicaraan mengenai rencana kunjungan ke Papua dalam komunikasi PBB dengan Pemerintah Indonesia melalui surat-surat mereka.

Komnas HAM, lanjut Damanik selalu meyakinkan Kementerian Luar Negeri.

“Meskipun mungkin ada perasaan keberatan dengan…., katakanlah staf yang ada di Bangkok, tapi mestinya tidak memutus koordinasi dengan kantor Komisi Tinggi HAM PBB,” katanya.

Menurut Damanik, Komisioner Tinggi HAM PBB saat ini, Michelle Bachelet justru akan lebih kritis kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di Papua atau di mana saja di dunia.

“Jadi memang saran Komnas HAM kepada Pemerintah Indonesia, kepada Kemlu terutama, terbuka. Masih terbuka,” katanya.

Pada bulan Juni tahun ini, Komnas HAM RI kemungkinan akan berangkat ke Jenewa dalam rangka UPR (Universal Periodic Review). Komnas HAM RI akan meminta Komisi Tinggi HAM PBB untuk membicarakan secara terbuka apa yang terjadi di Papua. Sebab, masyarakat internasional sebetulnya menginginkan penjelasan secara terbuka.

“Apa langkah-langkah yang dilakukan itu menjadi penting untuk meyakinkan (dunia) internasional,” katanya.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar mengatakan jika memang Komisi Tinggi HAM PBB akan berkunjug ke Indonesia, pemerintah harus menjelaskan apa yang dikatakan pemerintah sebagai upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur.

“Harus benar-benar secara profesional, dan masyarakat sipil merasa dliundungi, juga tidak dikriminalisasi,” katanya.

Siregar mengatakan tidak cukup dengan mengatakan memiliki komitmen yang sungguh-sungguh jika faktanya masih ada penyiksaan, penghilangan paksa di luar proses hukum, ataupun pengungsi yang diabaikan.

“Untuk memperkuat argumentasi tersebut, seharusnya pemerintah juga membuka akses ke Papua bagi komisi HAM PBB, jurnalis asing, dan lembaga internasional lainnya untuk melihat apa yang terjadi di Tanah Papua,” katanya. (*)