Kurikulum bukan ruang promosi program

Jakarta, Jubi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar berapa banyak makanan yang dibagikan setiap hari.

Apakah program itu  perlu masuk ke dalam kurikulum pendidikan sebagaimana usulan yang disampaikan oleh Kepala BGN?

Gagasan tersebut memiliki tujuan yang dapat dipahami, yakni mengenalkan pentingnya gizi kepada anak sejak dini. Namun, ketika pelaksanaan MBG masih menjadi sorotan karena berbagai macam permasalahan, pemerintah perlu memastikan bahwa penambahan agenda ke sekolah memang diperlukan dan memberikan dampak serta manfaat yang sepadan.

Pendidikan gizi tentu penting. Anak-anak perlu memahami tentang makanan yang dibutuhkan tubuh, khususnya untuk kebutuhan pertumbuhan serta kecerdasan, juga tentang bagaimana hubungan antara pola makan dan kesehatan, serta pentingnya kebersihan, keamanan dan kehalalan pangan.

Persoalannya, kebutuhan itu tidak otomatis mengharuskan pemerintah membentuk mata pelajaran khusus tentang MBG. Jangan sampai niat baik memperbaiki pemahaman gizi justru menambah beban sekolah, sementara tujuan pembelajarannya sebenarnya dapat dicapai melalui kurikulum yang sudah ada.

Dari sisi pendidikan, gagasan memasukkan materi gizi ke dalam pembelajaran memiliki dasar yang kuat yakni diharapkan dapat menguatkan literasi gizi pada anak. Masa anak-anak merupakan periode penting bagi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan pembentukan kebiasaan makan. Pengetahuan tentang protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan kebutuhan air dapat membantu mereka memahami mengapa tubuh membutuhkan makanan yang beragam dan seimbang.

Pemahaman tersebut juga perlu mencakup keamanan dan kehalalan pangan. Makanan yang terlihat menarik belum tentu aman dan halal untuk dikonsumsi. Kontaminasi mikroorganisme patogen atau benda haram/najis dapat terjadi selama pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi. Karena itu, anak perlu mengenali hubungan antara kualitas bahan makanan, kebersihan, cara pengolahan, dan kesehatan dalam konsep halal dan toyyib.

Materi ini dapat diajarkan melalui contoh yang dekat dengan kehidupan siswa. Anak sekolah dasar, misalnya, dapat belajar mengenali sumber protein dan membedakan jenis pangan. Siswa sekolah menengah dapat mempelajari komposisi zat gizi, membaca label pangan, memahami kebutuhan energi, hingga memeriksa kebenaran informasi kesehatan di media sosial.

Pembelajaran juga dapat mengangkat pangan lokal, kebiasaan makan keluarga, dan persoalan sampah makanan. Dengan pendekatan tersebut, siswa tidak sekadar menghafal daftar makanan sehat, tetapi memahami alasan ilmiah di baliknya.

Namun, semua itu tidak harus dikemas menjadi mata pelajaran khusus MBG. Materi gizi dapat diintegrasikan ke dalam Ilmu Pengetahuan Alam, pendidikan kesehatan, dan kegiatan pembelajaran kontekstual.

Terkait kehalalan pangan juga dapat diintegrasikan dalam Pelajaran Pendidikan Agama. Pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah bukan apakah pendidikan gizi dibutuhkan, melainkan apakah kurikulum baru merupakan cara paling efektif untuk memperkuatnya.

Kurikulum bukan ruang promosi program

Kurikulum memiliki tujuan yang lebih luas daripada memperkenalkan program pemerintah. Di dalamnya terdapat upaya membangun pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kemampuan berpikir kritis secara bertahap.

Karena itu, pendidikan gizi perlu dibedakan dari sosialisasi MBG. Pendidikan gizi mengajarkan prinsip ilmiah tentang kebutuhan tubuh, kualitas makanan, dan keamanan serta kehalalan pangan. Sosialisasi MBG menjelaskan tujuan serta mekanisme suatu kebijakan. Keduanya dapat berjalan beriringan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.

Jika materi yang dimasukkan ke kurikulum lebih banyak berisi pengenalan dan promosi program, sekolah berisiko kehilangan ruang untuk mengembangkan pemikiran kritis siswa. Anak mungkin mengetahui tujuan MBG, tetapi belum tentu mampu menilai apakah makanan yang diterima sudah memenuhi kebutuhan gizi atau aman dikonsumsi.

Padahal, kebijakan yang bertujuan baik tetap perlu dievaluasi berdasarkan hasilnya. Mengajarkan anak untuk bertanya, memeriksa bukti, dan membedakan klaim dari fakta merupakan bagian penting dari pendidikan ilmiah. Sikap kritis bukan berarti menolak program pemerintah, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat.

Penambahan materi juga membawa konsekuensi bagi guru. Perubahan kurikulum menuntut penyesuaian perangkat ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, dan evaluasi. Jika materi baru ternyata hanya mengulang kompetensi yang sudah tersedia, sekolah akan menghadapi pekerjaan tambahan tanpa jaminan peningkatan hasil belajar.

Sebelum memutuskan perubahan, pemerintah perlu menjawab tiga pertanyaan: kompetensi apa yang belum tercapai, mengapa pembelajaran yang ada belum memadai, dan apakah bukti menunjukkan bahwa pendekatan baru akan lebih efektif?

Kewenangan harus jelas

Usulan kurikulum MBG juga menyangkut pembagian kewenangan antarlembaga. Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki mandat dalam penyelenggaraan program pemenuhan gizi nasional, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menangani kebijakan pendidikan dasar dan menengah, termasuk kurikulum.

Keduanya perlu bekerja sama, tetapi masing-masing harus tetap berada dalam lingkup tugasnya. BGN dapat menyediakan data dan keahlian mengenai kebutuhan gizi, standar menu, keamanan pangan, serta pelaksanaan program.

Sementara itu, Kemendikdasmen perlu menentukan kesesuaian materi dengan tujuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai, dan cara penerapannya dalam pembelajaran.

Dengan pembagian tersebut, kebijakan gizi dapat memperkuat pendidikan tanpa mengaburkan kewenangan dalam penentuan kurikulum.

Ahli gizi, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, guru, dan orang tua juga perlu dilibatkan agar materi yang disusun sesuai kebutuhan peserta didik, bukan sekadar mengikuti agenda administratif program.

Sebelum menetapkan mata pelajaran baru, pemerintah sebaiknya memetakan materi yang telah tersedia, menemukan kekurangannya, dan menguji integrasi pendidikan gizi di sejumlah sekolah dengan kondisi berbeda. Evaluasi perlu melihat peningkatan pengetahuan siswa, kemungkinan perubahan kebiasaan makan, kelayakan pelaksanaan, biaya, serta beban kerja guru.

Waktu pengusulan kurikulum juga penting diperhatikan. Pelaksanaan MBG masih menghadapi berbagai sorotan terkait kualitas menu, distribusi, pengawasan, dan keamanan pangan. Kondisi ini bukan alasan untuk menunda pendidikan gizi, tetapi menjadi pengingat bahwa persoalan layanan dan persoalan pembelajaran harus ditangani melalui kebijakan yang tepat.

Satu kali makan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan anak, terutama mereka yang memiliki akses pangan terbatas. Namun, satu kali makan tidak otomatis memenuhi seluruh kebutuhan gizi harian atau menjamin perbaikan status gizi.

BGN menyebut program ini dirancang untuk memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan gizi harian penerima manfaat. Kecukupan keseluruhan tetap bergantung pada makanan yang dikonsumsi di rumah, kondisi kesehatan, dan kebutuhan masing-masing anak.

Karena itu, pendidikan gizi seharusnya mengajarkan prinsip yang berlaku secara luas, bukan sekadar mengenalkan menu MBG. Anak perlu memahami bahwa makanan sehat harus memenuhi kebutuhan zat gizi, beragam, aman, dan sesuai dengan kondisi tubuh.

Sekolah juga tidak semestinya dibebani tanggung jawab untuk menutupi kelemahan pelaksanaan program melalui kegiatan pembelajaran. Pengetahuan tentang keamanan pangan tidak dapat menggantikan pengawasan dapur dan proses distribusi. Demikian pula, pelajaran tentang gizi seimbang tidak menggantikan kewajiban penyelenggara untuk menyediakan makanan sesuai standar.

Pilihan yang lebih proporsional adalah memperkuat literasi gizi melalui kurikulum yang sudah berjalan. Pemerintah dapat menyiapkan panduan lintas mata pelajaran, bahan ajar berbasis bukti ilmiah, dan pelatihan bagi guru. Materi tersebut dapat disesuaikan dengan usia siswa tanpa harus menambah mata pelajaran baru.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum cukup, penyesuaian kurikulum dapat dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan yang terukur. Sebaliknya, jika integrasi sudah efektif, pembentukan mata pelajaran khusus MBG justru berpotensi menjadi pekerjaan tambahan yang tidak diperlukan.

Pendidikan gizi dan MBG memang dapat saling mendukung, tetapi keduanya tidak harus dilebur menjadi satu agenda kurikulum. Keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh banyaknya program pemerintah yang masuk ke sekolah, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut membantu perkembangan peserta didik.

Anak-anak perlu memahami makanan sehat, tetapi mereka juga membutuhkan pembelajaran yang terarah dan guru yang memiliki cukup waktu untuk mendidik. Sebelum menambahkan kurikulum MBG, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi.

Memperkuat pendidikan gizi merupakan kebutuhan. Menjadikan MBG mata pelajaran tersendiri adalah pilihan kebijakan yang masih perlu dibuktikan manfaatnya. Sekolah seharusnya menjadi tempat anak belajar memahami persoalan secara ilmiah, bukan sekadar tempat menampung setiap agenda baru pemerintah.

*) Dosen UIN Sunan Ampel, Surabaya