Pemerintah pusat mencabut proyek pangan dan energi Merauke dari daftar PSN, namun menggantinya dengan program baru yang memperluas jangkauan hingga ke Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.
Merauke, Jubi – Pemerintah era Presiden Prabowo Subianto menghapus proyek kawasan pengembangan pangan dan energi Merauke dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, langkah itu tak berarti penghentian ambisi lama membuka jutaan hektare lahan di selatan Papua. Pemerintah justru meluncurkan program baru yang serupa, dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan potensi dampak lingkungan yang tak kalah besar.
Kebijakan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025, yang mencabut sejumlah proyek dari daftar PSN, termasuk kawasan pengembangan pangan dan energi Merauke. Dalam dokumen tersebut, pemerintah secara eksplisit menandai proyek itu dengan keterangan “dihapus”.
Namun, pada saat yang sama, beleid itu juga menambahkan sederet proyek dan program strategis baru. Salah satunya adalah Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan. Program ini berlangsung di wilayah yang sama dengan lokasi proyek sebelumnya, bahkan lebih diperluas.
Sebelumnya, proyek pangan dan energi Merauke masuk dalam Permenko Nomor 12 Tahun 2024 sebagai PSN nomor 112 pada era Presiden Joko Widodo. Proyek tersebut ditujukan untuk membangun lumbung pangan nasional berbasis pertanian dan energi terbarukan di atas lahan sekitar dua juta hektare di Kabupaten Merauke, dengan komoditas utama padi dan tebu.
Dengan dihapusnya proyek lama, maka status PSN yang memberi kemudahan perizinan, pembiayaan, dan penyelesaian hukum seharusnya tidak lagi berlaku. Namun, lewat program baru ini, terlihat bahwa semangat dan substansinya tetap berjalan.
Pemerintah daerah tak dilibatkan
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengaku belum mengetahui adanya peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Permenko Perekonomian 16/2025 tersebut.
“Saya belum tahu bahwa itu dicabut. Tapi kalau dicabut, itu kewenangan pusat. PSN ditetapkan pemerintah pusat. Kalau atas pertimbangan tertentu dicabut, tidak ada masalah,” kata Apolo kepada wartawan, belum lama ini.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap siap melaksanakan setiap program pemerintah pusat yang masuk ke Papua Selatan.
“Semakin banyak program pusat masuk ke daerah, itu semakin bagus. Karena tentu akan mendorong percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Nada serupa diungkapkan Bupati Merauke, Yoseph Gebze, yang menegaskan dukungannya terhadap setiap kebijakan pemerintah pusat.
“Pemkab Merauke tetap konsisten mendukung program nasional. Kami mengikuti hirarki pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten,” ujarnya.
Pernyataan gubernur maupun bupati memperlihatkan satu hal penting, yakni ketidaktahuan daerah terhadap kebijakan besar yang langsung berdampak di wilayahnya sendiri. Ini menunjukkan lemahnya posisi daerah dalam proses perumusan kebijakan strategis nasional.
Hanya ganti nama, proyek tetap jalan
Sementara itu, PT Global Papua Abadi (GPA), perusahaan yang mengelola perkebunan tebu di Kabupaten Merauke, menyatakan aktivitas mereka tidak terpengaruh oleh pencabutan proyek PSN.
“Kami tetap lanjut. Itu hanya berubah nomenklatur. Bahkan kami sudah panen, dan sekarang lagi pembibitan baru di lahan sekitar 2.500 hektare,” kata Pimpinan Proyek PT GPA, Totok Lestyo.
Totok menyebut, pihaknya telah menggarap 25.000 hektare lahan di Distrik Tanah Miring dan Jagebob, dan kini tengah menanam kembali serta mulai membangun pabrik gula. Ia mengklaim sebanyak 2.500 tenaga kerja telah diserap.
“Semua hak ulayat masyarakat kita selesaikan dengan bagus. Tidak ada kontra [dalam masyarakat]. Sebelum masuk, kita sosialisasi dengan hak ulayat,” katanya.
Namun, pernyataan Totok itu kontras dengan data di situs resmi perusahaan yang mencantumkan luas operasi 30.000 hektare, serta laporan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyebut adanya konflik lahan, keberatan dan protes masyarakat adat.
Kebijakan “ganti baju”, deforestasi tetap mengancam
Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante, menilai pencabutan proyek PSN lama dan penetapan program baru tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya memperluas cakupannya.
Bagi dia, perubahan itu hanya bersifat administratif dan simbolik, karena arah dan dampak kebijakannya tetap serupa dengan proyek sebelumnya.
“Substansinya tidak berubah. Ini hanya kebijakan yang berganti jubah,” katanya kepada Jubi di Merauke, Rabu (22/10/2025).
Menurut Franky, sejak pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menteri Zulkifli Hasan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Swasembada Pangan, Energi, dan Air pada September 2025, pemerintah mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi proyek baru ini.
“Pembahasannya bahkan dilakukan di Jakarta, bukan di Papua Selatan. Tentunya tanpa keterlibatan masyarakat adat,” kata dia.
Ia mengatakan program baru tersebut justru akan memperluas cakupan proyek hingga ke empat kabupaten di Papua Selatan, yang mana hampir seluruh wilayahnya berupa kawasan hutan adat.
“Hampir seluruh wilayah di Papua Selatan adalah hutan dan tanah adat. Kalau proyek ini dijalankan, akan terjadi deforestasi, hilangnya biodiversitas, dan masyarakat kehilangan sumber hidup serta spiritualitasnya,” ungkapnya.
Franky Samperante juga menyoroti kontradiksi kebijakan ini dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi karbon.
“Bagaimana mungkin pemerintah bicara pengurangan emisi di forum internasional, tapi di sisi lain membuka jutaan hektare hutan untuk proyek pangan dan energi?” kritisnya.
Lebih jauh, Franky menilai proyek strategis nasional di Papua Selatan menunjukkan kembalinya pola sentralisme pembangunan, yang bertentangan dengan semangat Otonomi Khusus atau Otsus Papua.
“Kebijakan ini memperlihatkan bahwa kekuasaan pusat semakin luas, sementara otoritas daerah makin sempit. Pemerintah daerah akhirnya hanya menjadi pelaksana, bukan penentu arah pembangunan,” ujar dia.
Ia menambahkan, kondisi ini membuat inisiatif ekonomi lokal yang seharusnya menguatkan masyarakat Papua menjadi terpinggirkan, sementara ruang bagi korporasi makin terbuka lebar.
Penghapusan proyek pangan dan energi Merauke dari daftar PSN semestinya menjadi momentum untuk meninjau ulang model pembangunan yang menyingkirkan masyarakat adat dan merusak hutan. Namun, dengan lahirnya program baru yang substansinya serupa, “pencabutan” itu tak ubahnya pergantian nama dalam naskah lama.
Bagi Papua Selatan, perubahan nomenklatur bukan berarti perubahan arah, tapi itu hanya tanda bahwa ambisi lama kini berjalan dengan wajah baru. Hutan tetap terancam, masyarakat adat tetap diabaikan, dan pembangunan kembali berjalan tanpa mendengar suara masyarakat adat yang paling terdampak. (Emanuel Riberu)
Discussion about this post