Wamena, Jubi – Sejumlah pengusaha anak daerah dan perwakilan tokoh pemuda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua atau OAP melakukan pemalangan dan menyatakan sikap, menolak dan larang pengusaha orang bukan asli Papua atau non OAP untuk bangun infrastruktur peningkatan jalan sejauh dua kilo meter dari Distrik Bolakme ke Distrik Koragi, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
Proyek senilai Rp19 miliar itu, dianggarkan Pemkab Jayawijaya dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Induk 2023.
Perwakilan tokoh pemuda setempat Maikel Tabuni dan perwakilan pengusaha OAP atau anak asli daerah Depenias Jikwa, mengatakan untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur itu, sepenuhnya harus ada keberpihakan kepada pengusaha OAP atau anak asli daerah setempat. Pihaknya menduga proyek tersebut sudah di tangani oleh salah satu pejabat Pemda Jayawijaya yang merupakan bukan orang non-OAP.
“Kami meminta pemerintah harus lebih memperdayakan pengusaha OAP sesuai dengan UU Otsus nomor 2 Tahun 2021 tentang keberpihakan atau kekhususan bagi OAP” kata Maikel Tabuni, kepada Jubi, Kamis lalu, (10/8/2023).
Menurutnya, berkas dan syarat ijin usaha yang dimiliki oleh anak daerah di wilayah itu, lengkap dan valid baik yang berbadan hukum CV atau PT. Tapi kenapa pemerintah harus datangkan dan cari kontraktor dari luar daerah.
“Kami harap pembangunan infrastruktur, sepenuhnya harus berdayakan dan keberpihakan ke putra daerah, pemerintah jangan bawa masuk atau datangkan kontraktor dari luar daerah atau non OAP, kami sudah mampu membangun daerah kita sendiri, bukan hanya jadi penonton di atas negeri sendiri”, ujar Tabuni
“Kami tidak ingin terjadi hal -hal negatif yang tak kita inginkan bersama, sementara kami lakukan aksi palang di lokasi karena kami menduga pemkab Jayawijaya sudah datangkan kontraktor dari luar daerah”,katanya
Sementara itu salah satu perwakilan pengusaha OAP, Depenias Jikwa, mengatakan, aksi pemalangan itu bukan untuk menolak pembangunan. Pemalangan dilakukan sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap kontraktor proyek yang didatangkan dari luar daerah.
Ia juga meminta semua tokoh masyarakat dan pemuda di wilayah itu harus mengerti dan paham biar tidak terjadi pro dan kontra.
“Jika proyek tersebut ditangani oleh OAP atau anak asli daerah, maka perederan uang kita bisa menikmati , selain itu kerja juga dengan serius”,Katanya
Jikwa menambahkan, sampai saat ini di wilayah tersebut sudah banyak anak putra daerah yang memiliki CV sebanyak 17 orang, ada juga tiga pengusahan yang memiliki PT .
Selain itu, pihaknya juga mengklarifikasi terkait dengan pernyataan salah tokoh pemuda setempat, Yakni Ofni Tabuni, pada 6 Agustus 2023 lalu telah beredar luas di media sosial,
Ofni disebut menuduh, pemalangan di lokasi pembangunan tersebut merupakan pihak tidak bertanggung jawab dan kepentingan pribadi bukan kepentingan umum, di lakukan oleh Maikel Tabuni dan Depenias Jikwa.
“Kami telah menilai saudara Ofni Tabuni, telah mencermarkan nama baik kita di media sosial” ujarnya
Jubi sudah berusaha mengkonfirmasi Ofny Tabuni, melalui sambungan WhatsApp, mengatakan pernyataannya itu berawal dari tidak adanya komunikasi baik secara bersama, maka dirinya bersama masyarakat dari beberapa distrik marah sehingga keluarkan pernyataan itu.
“Maka terjadi pro dan kontra, saya akan klarifikasi terkait pernyataan kemarin itu nanti akan kirim balik mohon sabar,”.