Wamena, Jubi – Pelaksana Harian atau Plh Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Yanius Telenggen, minta 12 kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dan bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar tetap berada di Wamena selama tim Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK-RI Perwakilan Papua melakukan pemeriksaan keuangan negara triwulan ke-3, yang akan melakukan selama 25 hari ke depan.
Hal itu disampaikan Plh Sekda Yanius Telenggen saat memmimpin entry meeting dengan tim BPK RI Perwakilan Papua di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (19/9/2023) sore.
”Kami minta kepada seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pengunungan jangan dinas di luar daerah selama 25 hari ke depan, terhitung sejak 19 September hingga Oktober. Kita harus fokus dalam pelaporan keuangan negara yang sudah realisasi pada triwulan ketiga ini. Program apa saja yang sudah terealisasi dan program apa yang belum, itu harus dilaporkan semua,” katanya.
Ia minta seluruh kepala OPD tetap berada di tempat dan mendampingi bendahara dalam memberikan keterangan tertulis maupun secara lisan kepada tim BPK RI.
“Sebab, penilaian penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Papua Pengunungan dalam kepemimpinan Pj Gubernur Nikolaus Kondomo harus meletakkan pondasi administrasi yang baik supaya ke depan tidak salah dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Talenggen.
Plh Sekda Papua Pegunungan juga minta kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov Papua Pegunungan agar segera masuk kantor untuk menjalankan roda pemerintahan.
”Kepada 12 kepala OPD segera masuk kantor dan menjalankan roda pemerintahan. Kita sebagai bawahan, apapun perintah dari Gubernur wajib hdilaksanakan dan kita wajib masuk untuk melakukan aktivitas kantor,” katanya.
Sementara itu, Ketua tim BPK RI Perwakilan Papua, Martuama Saragi, mengatakan pihaknya bersama tim yang bejumlah 11 orang akan berada di Wamena selama 25 hari. Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan administrasi realisasi keuangan negara yang dikelola Pemprov Papua Pegunungan.
“Kami berharap agar kegiatan pemeriksaan keuangan ini bisa dilakukan dengan kerja sama untuk bersama serta saling mengoreksi realisasi keuangan negara, pas sasaran atau meleset, kami minta seluruh kepala OPD dan bendahara segera siapkan laporannya dan dokumen-dokumen terkait,” kata Saragi. (*)
