Merauke, Jubi – Bupati Merauke, Papua, Romanus Mbaraka menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak atas pernyataan pada Senin (11/7/2022) bahwa ia menyuap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia di Jakarta untuk terwujudnya pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Pernyataan Bupati Merauke dalam bentuk tayangan video itu kemudian viral di media sosial dan mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan, termasuk tanggapan dari anggota DPR RI, Yan Mandenas.
Dalam konfrensi pers, Kamis (14/7/2022) pukul 18.00 WP, Romanus Mbaraka menyatakan maksud dari pernyataannya itu sebenarnya bahwa perjuangan masyarakat Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul untuk memekarkan Provinsi Papua Selatan selama 20 tahun menguras tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit.
“Saya pribadi dan atas nama Pemkab Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada yang terhormat Bapak Komarudin Watubun dan Yan Mandenas yang saya sebutkan namanya dalam sambutan 11 Juli lalu, saat kembali mengikuti penetapan UU Provinsi Papua Selatan di Jakarta,” kata Romanus Mbaraka kepada wartawan.
“Yang saya maksudkan sebenarnya bahwa kami rakyat Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul sudah 20 tahun berjuang luar biasa untuk pemekaran Papua Selatan. Perjuangan ini memerlukan tekad, menguras air mata, mengorbankan jiwa dan biaya yang cukup besar,” sambungnya.
Mbaraka menjelaskan, biaya yang dikeluarkan untuk memperjuangkan pemekaran provinsi baru tersebut di antaranya biaya sosialisasi kepada masyarakat, mobilisasi masyarakat ke Jayapura dan Jakarta, dan biaya untuk pertemuan-pertemuan dalam rangka mendorong aspirasi pemekaran Provinsi Papua Selatan.
“Biaya besar yang kita keluarkan untuk bagaimana harus sosialisasi, menghimpun masyarakat, mendatangkan masyarakat, membuat pertemuan-pertemuan dan membawa masyarakat ke Jayapura dan Komisi II dalam jumlah yang banyak. Contohnya di 2006, itu biayanya tidak sedikit yang dikeluarkan,” tuturnya.
Mbaraka mengatakan, tayangan video terkait pernyataannya yang viral itu tidak utuh. Sambutannya yang utuh telah dipenggal-penggal, kemudian dipelintir atau diplesetkan oleh oknum tidak bertanggung jawab bahwa ia menyogok anggota DPR RI untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
“Kami di Merauke tidak punya uang untuk menyuap dan kami tidak bisa melakukan itu. Jika ada yang manfaatkan ini sebagai situasi politik, saya mohon dengan rendah hati jangan sampai hal ini membuat kita menjadi tidak bersaudara satu sama lain. Kita sudah jahit persaudaraan ini dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Mbaraka menyatakan bahwa dia dapat membuktikan kalau dirinya tidak menyuap anggota DPR RI sebagaimana dalam pernyataannya yang viral tersebut.
“Bahwa saya suap DPR itu sama sekali tidak benar. Saya minta maaf kalau ada yang tersinggung terhadap sambutan saya itu,” kata dia.
Ia menambahkan, masyarakat di kawasan selatan Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi, DPR RI dan semua pihak yang telah mendorong pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Papua Selatan untuk percepatan pembangunan dan pelayanan di wilayah Papua.
“Komitmen kami tetap bahwa rakyat Papua, orang asli Papua menjadi prioritas menjadi yang utama dalam seluruh kebijakan pembangunan, dalam seluruh perencanaan program pembangunan di berbagai bidang,” ujarnya.
“Sekali lagi saya dengan sangat sungguh-sungguh menyatakan bahwa tidak ada suap kepada DPR, dan pernyataan saya yang viral itu tidak benar. Kami justru berterima kasih kepada pemerintah yang telah menjawab aspirasi masyarakat di selatan,” tutupnya. (*)
Discussion about this post