Sentani, Jubi — Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jayapura, Papua menargetkan membuka 100 hektare lahan pertanian baru pada 2026.
Rencana itu disampaikan Bupati Jayapura, Yunus Wonda saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua, Jalan Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025).
Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengatakan pihaknya menargetkan pembukaan 100 hektare lahan baru pada 2026, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.
Katanya, kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua juga telah membantu para petani di wilayah Grime Nawa.
“Potensi sektor perkebunan di wilayah tersebut sangat besar dan perlu terus dikembangkan. Namun kami masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan alat pendukung seperti traktor dan peralatan modern lainnya,” kata Yunus Wonda.
Namun Yunus Wonda mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Wonda berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan, baik berupa sarana dan prasarana pertanian maupun peternakan.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan pemerintah pusat terus diperkuat demi kemajuan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Jayapura,” tegasnya.
“Wilayah Kabupaten Jayapura terbagi menjadi tiga zona. Khusus di daerah Grimes Nawa merupakan wilayah pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan,” ucapnya.
Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya Komisi IV DPR RI membahas dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dari hulu hingga hilir, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sektor pertanian di Papua.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan menilai Papua memiliki potensi besar dalam bidang pertanian. Menurutnya, luasnya lahan, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang melimpah merupakan modal besar untuk mendukung kemandirian pangan nasional.
Namun, kata Ahmad potensi besar tersebut masih menghadapi tantangan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur pertanian, akses terhadap sarana produksi, kapasitas sumber daya manusia pertanian yang terbatas, serta belum optimalnya sistem hilirisasi dan rantai pasok pangan.
“Karena itu, kami di Komisi IV DPR RI mendorong adanya sinergi lintas lembaga, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, maupun masyarakat pertanian, agar dapat membangun ekosistem pertanian Papua yang kuat dari hulu hingga hilir,” kata Ahmad.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait, di antaranya, kepada Kementerian Pertanian melalui BRIN.
Ini untuk mempercepat implementasi modernisasi pertanian berbasis kawasan, termasuk pelatihan petani, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan kelembagaan petani.
Selain itu, Badan Pangan Nasional bersama BUMN Pangan dan ID Food diminta memperkuat sistem cadangan pangan daerah serta integrasi data produksi guna menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan di Papua.
Kepada PT Pupuk Indonesia, Komisi IV DPR RI berharap agar ketersediaan pupuk bersubsidi dan non-subsidi dapat dipastikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, dengan memperhatikan karakteristik agroekologi Papua.
Sementara itu, kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Komisi IV mendorong penguatan kebijakan daerah, penyediaan lahan, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku pertanian lokal.
Ahmad Yohan menegaskan, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mencari solusi konkret bagi kemajuan pertanian di Papua. (*)
Discussion about this post