Sentani, Jubi — Sebanyak 13 dapur Satuan Pelayanan Bergizi atau SPBG telah beroperasi pada enam distrik di Kabupaten Jayapura, Papua hingga awal November 2025.
Belasan dapur gizi itu melayani lebih dari 28 ribu penerima manfaat, atau sekitar 42,67 persen dari total sasaran program.
Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jayapura pun terus memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan melibatkan berbagai yayasan dan mitra lokal.
Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, Abdurahman Basri, mengatakan dari total 31 SPBG yang direncanakan, 13 di antaranya sudah berjalan di Distrik Sentani Timur, Sentani, Waibu, Kemtuk, Sentani Barat, dan Depapre.
“Dari 31 satuan pelayanan yang direncanakan, 13 SPBG sudah berjalan di enam distrik. Kami terus mendorong agar seluruh wilayah bisa segera terjangkau program ini,” kata Basri dalam rapat koordinasi keempat pelaksanaan MBG di Sentani, Selasa (4/11/2025).
Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah penerima manfaat MBG di Kabupaten Jayapura mencapai 93.534 orang, terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Namun, sekitar 57,3 persen atau 38.661 orang belum terlayani, terutama di wilayah terpencil pada 15 distrik dan 29 kampung.
Basri mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama pada pembiayaan dan penyiapan lahan pembangunan dapur bergizi. Meski begitu, ia memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat perluasan layanan.
“Kami berharap dukungan pimpinan dan semua pihak agar tahun depan seluruh wilayah bisa terjangkau. Kami juga mendorong pemanfaatan sumber daya lokal seperti sayur, telur, ayam, dan tahu-tempe agar uang berputar di kampung dan memberdayakan petani lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Jayapura, Ruth Widyastuti P. Wangloan, mengatakan seluruh SPBG wajib memenuhi sertifikasi standar keamanan pangan, seperti SLHS (Sanitasi Lingkungan dan Higiene Sanitasi), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), serta sertifikat Chef, sebelum melayani maksimal 3.000 penerima manfaat.
“Semua sedang dalam proses. Beberapa yayasan sudah memiliki sertifikat Chef dan SLHS, tapi belum lengkap semuanya,” kata Ruth.
Ia menambahkan, tantangan utama di lapangan adalah penyesuaian infrastruktur dapur agar sesuai dengan petunjuk teknis program. Sejumlah SPBG juga mengalami keterlambatan operasional akibat kendala jaringan dan pembaruan data penerima manfaat.
“Semua berjalan bertahap. Yang penting, kualitas makanan dan kebersihan tetap kami awasi,” ujarnya.
Program MBG Kabupaten Jayapura menjadi bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan di wilayah Papua. (*)
Discussion about this post