Sentani, Jubi – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo mengatakan dirinya hanya diberikan dokumen tunggakan pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-VI, yang berlangsung pada 24-30 Oktober 2022 lalu di Stadion Bas Yowe Sentani, Kabupaten Jayapura.
Hal ini berkaitan dengan proses kerja sama publikasi kegiatan yang berskala nasional itu dengan sejumlah media lokal di Jayapura, yang telah melaksanakan kewajibannya namun hak yang wajib dibayarkan berdasarkan kontrak kerja samanya, hingga kini belum terealisasi.
“Panitia KMAN yang mana? Saya hanya diserahkan satu dokumen yang isinya adalah tunggakan dari kegiatan tersebut oleh mantan Bupati Jayapura,” ujarnya di Kantor Bupati, Gunung Merah Sentani, Senin (24/7/2023).
Dikatakan, selama ini belum ada pertemuan atau laporan secara resmi oleh penyelnggara, baik itu nasional maupun daerah terkait pelaksanaa KMAN. Jika ada tunggakan atau pekerjaan yang tersisa dari kegiatan tersebut, ia mengharapkan hal itu tidak terjadi.
Ia mengaku menyoal hubungan kerja sama dengan media seperti apa, medianya dari mana saja yang diajak kerja sama, belum ada laporan secara resmi yang diterimanya terkait itu.
“Kalau hanya dengar-dengar soal kegiatannya sudah berlangsung itu sering dan sambil lalu begitu saja, sementara yang terlibat di dalamnya kita tidak dapat informasi. Panitia yang telah bekerja, dan yang menjadi tanggung jawabnya harus diselesaikan,” katanya.
Ketua Panitia Lokal KMAN VI Kabupaten Jayapura, Timotheus Demetouw mengatakan pihaknya telah mengajukan proposal ke Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melunasi utang sebesar Rp 7 miliar lebih saat event pada Oktober 2022.
“Kami telah mengajukan langsung kepada Pj Bupati untuk mendapat persetujuan guna menyelesaikan seluruh tunggakan di tahun ini dalam APBD Induk,” ujar Demetouw.
Lanjutnya, bahwa Panitia KMAN VI juga telah mengajukan proposal untuk mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami dari panitia lokal maupun pusat berpikir bahwa perlu adanya proposal kepada Pemerintah Provinsi Papua dan sudah kita serahkan ke Plh Gubernur Papua,” katanya. (*)