Washington, Jubi – Para diplomat dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang melalui pembicaraan kelompok kerja di Washington, Amerika Serikat pada Jumat (29/3/2024) mendiskusikan kerja sama trilateral untuk melawan ancaman dunia maya yang terus berkembang di Korea Utara atau Korut.
Ketiga pihak, yakni Direktur Jenderal Urusan Nuklir Korea Utara, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Jun-il, perwakilan AS dan Jepang, Debevoise dan Naoki Kumagai, mempunyai kekhawatiran yang sama bahwa pekerja teknologi informasi (TI) Korut mendapatkan pekerjaan dengan menyamar sebagai perusahaan IT di luar negeri.
Penyamaran tersebut diduga kuat bertujuan untuk menghasilkan pendapatan guna membantu mendanai program nuklir dan rudal Korut, termasuk terlibat dalam aktivitas siber yang berbahaya.
Untuk mencegah ancaman siber Korut, ketiga diplomat membahas berbagai cara untuk memperkuat kerja sama, termasuk meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan swasta, melibatkan negara-negara tempat pekerja TI Korut beroperasi, dan memperkuat kapasitas keamanan siber internasional.
Tak hanya itu, Lee bertemu dengan para pejabat, cendekiawan, dan pakar AS untuk berdiskusi mengenai hubungan antara Pyongyang dan Moskow, upaya untuk memotong sumber pendapatan ilegal Korut, dan isu-isu terkait lainnya.
Kelompok kerja ketiga negara tersebut diluncurkan pada Desember lalu sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang dicapai oleh Presiden Yoon Suk Yeol, Presiden AS Joe Biden, dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada pertemuan puncak penting mereka di Camp David, AS pada Agustus 2023.
Sebelumnya, Amerika Serikat dan Korea Selatan pada Oktober 2023 telah mengeluarkan pernyataan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri agar tidak mengontrak pekerja teknik informasi (TI) Korea Utara yang menyamar sebagai warga negara lokal untuk mendapatkan uang tunai.
Jepang menyusul mengeluarkan pedoman serupa pada Selasa (26/3) lalu sembari menegaskan bahwa mengontrak pekerja Korea Utara melanggar undang-undang dalam negeri, termasuk Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana yang diatur oleh PBB.
“Respons keras” campur tangan Jepang
Sementara itu, Korea Utara atau Korut akan merespons keras campur tangan Jepang terhadap kedaulatannya, kata Menteri Luar Negeri Korut pada Jumat seperti dilansir oleh kantor berita resmi KCNA.
“DPRK akan selalu menanggapi dengan keras kelakuan Jepang yang mencampuri kedaulatannya,” kata Menlu Choe Son Hui, merujuk pada Korut dengan singkatan resminya.
Dia mengulangi pernyataan Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korut Kim Jong Un, yang mengesampingkan pertemuan puncak antara Kim dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, untuk mencoba menyelesaikan sengketa puluhan tahun tentang warga Jepang yang diduga diculik oleh Pemerintah Korut.
“Dialog DPRK-Jepang bukan hal penting bagi DPRK,” kata Choe Son Hui, seraya menambahkan bahwa pemerintahnya akan mencegah upaya Jepang untuk melakukan kontak.
Dia mengatakan tidak bisa memahami Kishida yang terus mengangkat isu penculikan tersebut dengan pemimpin Korut.
“DPRK tak punya urusan apa pun untuk diselesaikan terkait ‘isu penculikan’ yang dituduhkan Jepang dan, lagi pula, Korut tak punya tanggung jawab atau keinginan untuk melakukan apa pun terkait hal itu,” kata dia.
Tokyo menuduh Pyongyang telah menculik sedikitnya 17 warga Jepang antara dekade 1970-an dan 1980-an.
Pyongyang mengaku pada 2002 bahwa 13 warga Jepang ditahan oleh Korut, tetapi lima di antaranya telah dipulangkan setelah PM Jepang Junichiro Koizumi berkunjung ke Pyongyang.
Tokyo mengatakan para korban penculikan yang tersisa masih hidup dan harus dipulangkan ke Jepang. (*)
Discussion about this post