Badung, Jubi– Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB mendorong pemerintah negara-negara di dunia untuk melakukan langkah-langkah mendesak dan dalam skala besar mengatasi peningkatan risiko bencana. Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di Nusa Dua, Badung, Bali.
Lembaga itu menyebut selama tiga hari ke depan memiliki kesempatan unik untuk mempertimbangkan opsi kebijakan terbaik untuk beralih dari risiko ke ketahanan. “Dan untuk mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan pemulihan guna menempatkan diri kita kembali ke jalur untuk masa depan yang aman dan berkelanjutan,” ujar Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed, dikutip dari Antara, Kamis, (26/5/2022)
Deputi Sekjen PBB itu mendesak adanya koherensi yang lebih besar dalam menangani kerentanan masyarakat sebelum, selama, dan setelah krisis pandemi dan bencana yang terjadi secara tumpang tindih.
Menurut Amina, Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan 17 tujuannya telah menyediakan kerangka yang komprehensif untuk upaya menangani kerentanan masyarakat dan mengurangi risiko bencana. Namun, ia menyebut tetap diperlukan langkah atau tindakan dengan rasa urgensi dan tindakan dalam skala besar.
Adapun langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan itu, salah satunya adalah upaya mengambil pelajaran dari pandemi Covid-19 untuk membangun kesiapan menghadapi pandemi berikutnya di masa depan, yakni dengan memahami dan upaya untuk mengurangi risikonya.
Selain itu, menurut Amina, pemerintah negara-negara perlu berinvestasi dalam kemampuan pendataan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa tidak ada siapa pun yang tertinggal.
“Melalui instrumen multilateral baru termasuk Dana analisis kompleks risiko bencana PBB (CRAF’d), kami ingin mendukung ekosistem yang dapat mengantisipasi, mencegah, dan merespons risiko kompleks (bencana) dengan lebih baik sebelum berubah menjadi bencana besar,” ujar Amina menjelaskan.
Hal itu termasuk mengembangkan analisis risiko bersama dan berinvestasi dalam koordinasi dan infrastruktur data yang memungkinkan negara-negara berbagi pengetahuan. (*)
Discussion about this post