Sorong, Jubi – Warga Kampung Wailebet di Distrik Batanta Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengeluhkan ketiadaan penerangan listrik yang sudah berlangsung selama dua tahun. Kondisi ini dialami sejak kampung tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Kampung, Arnes S., meski dana sebesar Rp60 juta telah dianggarkan untuk perbaikan listrik sejak Januari 2024. Hingga kini, warga belum merasakan dampak dari dana tersebut.
“Sampai sekarang kami belum mendapat penerangan listrik. Kami ingin tahu ke mana dana Rp60 juta itu disalurkan. Apakah sudah digunakan? Mengapa belum ada perbaikan listrik di kampung kami?” ungkap salah satu warga, Resa, yang mempertanyakan hak mereka atas akses listrik.
Resa mendesak agar PLT Kepala Kampung segera menggelar musyawarah kampung (muskam) untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan dana tersebut dan melaporkan perkembangan perbaikan listrik. “Kami ingin PLT segera mengadakan muskam di Kampung Wailebet agar masyarakat tahu sejauh mana proses perbaikan listrik sudah berjalan,” tegas Resa.
Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa PLT Kepala Kampung Wailebet karena ada indikasi pengelolaan dana yang tidak transparan. Menurut Resa, setelah pencairan dana, PLT tidak kembali ke kampung untuk berdiskusi dengan warga, melainkan tinggal di Kota Sorong selama beberapa minggu.
“Kami memohon perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait agar ada peninjauan terhadap pengelolaan dana di Kampung Wailebet. Kami butuh kejelasan dan transparansi terkait penggunaan dana kampung,” tambahnya.
Ketua Gerakan Pejuang Hak Masyarakat Adat (GHEMPA), Rojer Mambraku, juga angkat bicara terkait masalah ini. Ia meminta agar pemerintah Kabupaten Raja Ampat segera menindaklanjuti persoalan tersebut dan menegaskan perlunya tindakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.
“Kami minta KPK segera turun untuk memeriksa keuangan daerah dan menangkap oknum pemerintah kampung yang terlibat korupsi agar diadili sesuai undang-undang,” ujar Rojer.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PLT Kampung Wailebet maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi atas keluhan warga. (*)
Discussion about this post