Manokwari, Jubi – Setelah 51 Tahun berstatus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH Manokwari, kini sekolah tinggi ini berstatus Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 631/B/O/2026 tentang izin perubahan STIH Manokwari menjadi IHTP Papua.
Perubahan status dilakulan melalui rapat senat terbuka yang dipimpin Ketua Kampus, sekaligus Rektor baru, Dr. Filep Wamafma di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Selasa (21/7/2026).
STIH Manokwari didirikan pada 1975, dan telah melahirkan ribuan alumni sarjana hukum yang mengabdi di berbagai bidang baik sebagai peneliti, dosen, petinggi perguruan tinggi hingga politisi di lokal dan nasional.
Rektor IHTP, Dr. Filep Wamafma, SH M.hum mengatakan, ini tantangan bagi pihaknya untuk membantu negara melahirkan sumber daya manusia.
“Asumsi yang ada di luar sana bahwa (Papua) tertinggal terbelakang, kehadiran Institut Hukum dan Teknologi Pembangunan mari kita harus wujudkan mimpi besar, Anak-anak kita di Tanah Papua yang memiliki masa depan yang cerah,” kata Dr. Filep Wamafma saat rapat senat terbuka.
Program Studi di IHTP, yakni Ilmu Hukum Program Sarjana, Ilmu Hukum Program Magister, Ilmu Pemerintahan Program Sarjana dan Ilmu Manejemen Rekayasa Program Sarjana.
Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDIKTI Wilayah XIV Dr. Surial Mofu mengatakan, seluruh perguruan tinggi swasta dan negeri di bawah LLDIKTI di Tanah Papua sudah 90 persen terakreditasi.
“Perguruan tinggi kita itu sekitar 10 persen sudah terakreditasi pendirian tetapi mereka harus mengurus akreditasi akademiknya,” kata Mofu.
Ia mengingatkan kepada pemerintah daerah di Tanah Papua, agar jangan menerima pendirian perguruan tinggi tanpa punya izin.
“Kepada Rektor IHTP saya mengucapkan selamat, akhirnya kita mengakhiri ketua perguruan tinggi LLDIKTI Wilayah 14 berkomitmen menjaga proses dan kualitas layanan pendidikan tinggi di provinsi Papua Barat,” kata Surial Mofu yang juga mantan Rektor UNIPA.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan berpesan agar amanah ini diemban dengan penuh tanggung jawab demi memajukan pendidikan anak Papua di Papua Barat.
“Perubahan sekolah tinggi menjadi Institut merupakan sebuah langkah besar. Ini membuktikan semua civitas akademika untuk terus bertransformasi dalam perkembangan khususnya dalam memadukan Ilmu hukum yang berkeadilan dan penguasaan teknologi,” kata Dominggus Mandacan.
Katanya, transformasi ini menjadi wujud nyata, pemerintah Papua Barat mendukung penuh setiap upaya peningkatan SDM baik ditingkat nasional maupun Internasional.
“Tantangan kedepan bagi Institut ini terus melahirkan inovasi dan karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat di bumi Tanah Papua,” ucapnya.
Rapat senat terbuka yang mengakhiri status sekolah tinggi dan memasuki perubahan status sebagai institut dihadiri oleh pimpinan daerah Papua Barat, juga kabupaten di Papua Barat serta pimpinan perguruan tinggi.
Prosesi itu disertai pelantikan Rektor pertama yang dijabat oleh Filep Wamafma, dan sebagai Ketua Yayasan Perguruan tinggi Manokwari adalah Mananwir Petrus Mackbon, SH yang merupakan Wakil Ketua DPR Papua Barat.
“51 tahun enam bulan kita berstatus Perguruan tinggi, melahirkan ribuan sarjana, kini telah berubah status jadi Institut jangan lupakan sejarah,” kata Petrus Mackbon. (*)
Discussion about this post