Jayapura, Jubi – Usai resmi dilantik, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Amanat Nasional atau DWP PAN Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley dan Feryana Wakerkwa langsung melakukan rapat koordinasi bersama delapan pengurus partai tingkat Dewan Pengurus Daerah atau DPD.
Mereka optimis, partai berlambang matahari bersinar ini mampu memenuhi seluruh kuota calon legislatif (caleg) dari tingkat kabupaten hingga provinsi dan pusat.
Tidak cuman itu, DPW PAN Papua Tengah bertekad memenangkan pertarungan di pemilihan umum legislatif (Pileg) dengan merebut suara terbanyak serta menjadi pilihan utama rakyat di tingkat kabupaten, provinsi hingga menyuplai wakilnya ke tingkat pusat.
Ketua DPW PAN Papua Tengah Deinas Geley, usai mendengarkan laporan dari delapan pengurus DPD PAN Papua Tengah, mengaku optimis dapat mengirimkan para calon legislatif sesuai waktu yang ditetapkan.
“[Meski] sebagai ketua DPW yang baru dilantik hari ini, tapi saya tetap optimis karena saya sudah siapkan caleg-caleg di kabupaten sebelum kami dilantik. Kami baru saja cek semua kesiapan caleg, semua sudah ok. Kami akan pleno tanggal 6 Mei 2023 untuk penetapan calon tetap. Langkah itu yang kami ambil,” kata Geley di Kota Jayapura, Selasa (2/52023).
Pleno penetapan calon legislatif PAN untuk tingkat provinsi Papua Tengah dan DPR RI akan dilakukan pada Sabtu (6/5/2023), sementara untuk caleg tingkat kabupaten diberikan waktu melengkapi pemberkasan administrasi hingga 10 Mei 2023.
“Kalau sampai tanggal 10 sudah fix [lengkap] pasti kami akan pleno lagi untuk caleg DPRD,” kata Geley.
Daerah konflik
Meski optimis, Geley mengaku para kadernya juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala, yang mungkin juga dihadapi berbagai parpol lain. Salah satunya dalam hal mengurus dokumen persyaratan khususnya bagi caleg dari daerah konflik.
Dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, sedikitnya dua kabupaten yakni Intan Jaya dan Puncak, dilaporkan kadernya yang mengalami kendala.
“Seperti di Intan Jaya. Kita tahu daerah ini masih terus terjadi konflik, perang antara TNI/Polri dengan TPNPB-OPM ini masih jalan, akibatnya itu laporan caleg-caleg kami susah mengurus SKCK dan surat bebas narkoba. Mereka ke Polres Nabire tapi ditolak dan disuruh urus di Sugapa. Bagaimana mereka mau naik sementara situasi tidak aman, tidak ada jaminan kemanan yang memadai,” kata Geley.
Atas laporan tersebut, Geley mengatakan pihaknya akan menyurat kepada pihak Polres Nabire agar dapat melayani pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratan para caleg tersebut.
“Karena itu kami akan membuat rekomendasi, khususnya untuk kabupaten Intan Jaya agar bisa dilayani di Polres Nabire, karena itu kewajiban, salah satu persyaratan. Jadi sebenarnya bukan partai PAN saja, entah Golkar ka, PDIP, Hanura, Nasdem, atau partai lain juga kan butuh ini, jadi perlu ada kebijakan untuk mereka yang di daerah konflik seperti Intan Jaya. Maka dengan pertimbangan kondisi daerah yang tidak memungkinkan maka kita meminta kepada Polres Nabire untuk mengeluarkan SKCK. Dengan anggota caleg tersebut supaya terlayani mereka punya hak ikut pileg 2024,” kata Geley.
Di sisi lain, pekerjaan berat yang dihadapi partai biru ini adalah dalam hal perekrutan caleg perempuan.
Caleg perempuan
Sekretaris DPW PAN Papua Tengah, Feryana Wakerkwa mengatakan, beberapa DPD, pihaknya menemukan sedikit pendaftar caleg perempuan. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh dalam menentukan jumlah calegnya di lembaga legislatif daerah masing-masing.
Berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
“Di beberapa DPD kami, awalnya sudah lengkap, tapi karena dilarang suami akhirnya caleg kami yang perempuan mengundurkan diri. Di bagian yang lain, ada yang mendundurkan diri tanpa memberi alasan, sehingga ini membuat kami harus kerja keras lagi,” kata Wakerkwa.
Wakerkwa mengaku mendapati animo rendah pada perempuan yang terlibat dalam politik. Menurut perempuan lulusan University of Canberra ini, hal tersebut disebabkan kurangnya ruang-ruang politik dan kesempatan yang diberikan bagi perempuan.
“Jadi, seharusnya PAN, maupun parpol-parpol yang lain, harus lebih banyak menciptakan ruang-ruang diskusi dan politik bagi perempuan. Jadi, ini memang PR (pekerjaan rumah) buat kami. Dan saya berharap, ke depan, kami bisa memberikan ruang-ruang itu kepada teman-teman perempuan,” kata Wakerkwa yang menjadi anggota DPR Papua sejak 2019 hingga saat ini.
Deinas Geley dan Feryana Wakerkwa bersama delapan pengurus DPD PAN se-Papua Tengah periode 2023-2025 secara resmi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN, Zulkifli Hasan di Kota Jayapura, pada Selasa (2/5/2023). (Advertorial/*)