Jayapura, Jubi – Penanganan Indeks Pembangunan Manusia, pemberantasan buta huruf, akreditasi sekolah, dan pembangunan gedung permanen sekolah akan menjadi fokus utama Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah atau DPPAD Papua pada 2024. Keempat hal itu merupakan empat permasalahan mendasar pendidikan di Provinsi Papua.
Hal itu disampaikan Kepala DPPAD Papua, Christian Sohilait di sela-sela syukuran dan lepas sambut tahun 2023 – 2024 bersama jajarannya yang berlangsung di Kota Jayapura, Jumat (12/1/2024). “Itu menjadi fokus kami di tahun ini, untuk menuntaskan empat permasalahan pendidikan Papua,” katanya.
Menurut Christian, Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Papua hingga kini masih berada di bawah 70. Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat nilai IPM Papua pada 2023 mencapai 63,01.
Christian menyatakan prosentase penduduk buta huruf di Papua masih mencapai sebesar 19 persen, yang jauh dibawah prosentase penduduk buta huruf tingkat nasional yang mencapai 1 persen. Selain itu, lebih dari 300 sekolah di Papua belum terakreditasi.
Ia juga menyatakan dari 2.800 sekolah tingkat SD – SMA, 2 persen diantaranya belum memiliki gedung sekolah yang permanen. “Empat hal besar itu harus kami selesaikan,” ujar Christian.
Ia menyatakan keempat hal itu masih menjadi masalah karena “energi” DPPAD Papua pada 2023 habis untuk menyelesaikan persoalan di luar tugas dan pokok. Menurutnya, sepanjang 2023 DPPAD lebih sibuk mengurus pengalihan guru dan tenaga pengajar serta pengalihan aset pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua Baru) maupun pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru atau Daerah Otonom Baru (DOB).
Selain itu, besaran anggaran DPPAD Papua anjlok, sehingga penanganan bidang pendidikan di Papua menjadi kurang efektif. “Dengan dana minim, ada [beban] besar yang dibebankan kepada DPPAD Papua. Seperti penanganan dana BOS, akreditasi guru dan kepala sekolah, serta hal lainnya yang belum bisa dilakukan provinsi baru.”
“Intinya kemarin kami sibuk urus semua hal berkaitan dengan DOB. Kedua, kami tidak bisa bereksperimen dan berekspresi, karena anggaran menurun drastis. Kini saya ajak semua staf untuk fokus benahi semua permasalahan itu,” kata Christian. (*)
Discussion about this post