Jayapura, Jubi – Nieuw Guinea Raad atau Dewan Papua mendesak TNI/Polisi menghentikan operasi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mahrtens yang disandera kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB sejak Februari 2023. Dewan Papua juga harap bupati maupun DPRD dapat menyuarakan situasi yang sedang terjadi di Papua.
Ketua Dewan Papua, Aminus Balingga menyatakan Pemerintah Indonesia melalui TNI/Polri harus menghentikan operasi penyelamatan pilot pesawat Susi Air karena hanya akan membahayakan keselamatan warga sipil dan nyawa pilot pesawat Susi Air itu. Menurut Balingga operasi penyelamatan pilot pesawat Susi Air ini juga mengakibatkan terjadi pengungsian di beberapa daerah, yakni di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan dan Kabupaten Intan Jaya dan daerah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
āPemerintah Indonesia tidak bisa selesaikan [masalah Papua maupun penyelamatan pilot pesawat Susi Air] dengan pendekatan militer. [akibat konflik] ini sampai hari ini masyarakat takut keluar [rumah untuk ke] kebun. Ini masalah, ini masyarakat kecil bukan TPNPB. Tentara [TPNPB] mereka itu ada di hutan harusnya TNI/Polri kejar di hutan,ā kata Balingga di Kota Jayapura, pada Kamis (20/4/2023).
Operasi penyelamatan pilot Susi Air dijalankan TNI/Polri setelah TPNPB yang dipimpin Egianus Kogoya menyandera pilot pesawat Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mahrtens pada 7 Februari 2023. Dalam operasi itu, TNI terus berupaya membatasi pergerakan kelompok Egianus Kogoya, hingga terjadi serangan TPNPB terhadap pasukan TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, pada Sabtu (15/4/2023).
Serangan itu menyebabkan Pratu Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, dan Prada Sukra meninggal dunia. Pada Selasa, Panglima TNI mengumumkan status operasi penyelamatan pilot Susi Air ditingkatkan menjadi siaga tempur.
Balingga menyatakan Dewan Papua sangat prihatin atas operasi dalam upaya operasi penyelamatan pilot pesawat Susi Air yang disandera TPNPB. Balingga menyatakan operasi yang dilancarkan TNI/Polri tidak akan menyelesaikan masalah melainkan hanya menimbulkan konflik berkepanjangan.
Balingga menyatakan negosiasi damai yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan langkah yang tepat dalam upaya pembebasan pilot pesawat Susi Air. Ia menyatakan Pemerintah Indonesia harus berani membuka diri menyelesaikan masalah di Papua melalui meja perundingan.
āJakarta [pemerintah Indonesia] harus buka diri, tapi selama ini Jakarta tidak pernah buka diri. Kami harap pemerintah Indonesia punya hati nurani kemanusian bisa duduk sama-sama di meja perundingan. Supaya jangan sampai konflik ini [membuat] rakyat yang tidak tahu masalah menjadi korban,ā ujarnya.
Balingga juga menyatakan bupati maupun DPRD tidak boleh hanya duduk diam melihat konflik sedang terjadi di Papua. Balingga berharap para pimpinan pemerintah daerah secara serius terlibat dalam penyelesaian konflik di Papua.
āItu harapan kami terhadap pemerintah Papua yang ada di wilayah konflik harap tidak boleh tutup informasi. Bupati, DPRD tidak boleh semua membisu atau diam,ā ujarnya. (*)