Wamena, Jubi – Tokoh umat muslim wilayah Lapago khususnya di Kabupaten Jayawijaya minta dan menegaskan dalam sistem rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN dan kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di birokrasi Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan tidak boleh membawa kepentingan dari unsur agama tertentu dan kepentingan terselubung oleh pihak atau oknum tertentu.
Salah seorang tokoh muslim Lapago, Ustadz Ismail Asso, mengatakan semua struktur dalam proses rekrutmen ASN dan jabatan kepala OPD di Papua Pegunungan sebagai daerah otonomi baru atau DOB harus dibagi rata berdasarkan sebaran penduduk orang asli Papua (OAP) dari delapan kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan tengah Papua berdasarkan adat dan budaya.
“Pembagian ASN dan kepala OPD harus dirasionalisasi berdasarkan nilai-nilai adat budaya Lapago, bukan berdasarkan semangat agama tertentu,” kata Ustadz Ismail Asso kepada Jubi, Senin (13/2/2023).
Hal itu dia sampaikan terkait indikasi dalam rekrutmen ASN dan kepala OPD di lingkunga Pemprov Papua Pegunungan ada unsur pilih kasih yang sedang di mainkan oleh oknum tertentu.
“Saya minta penempatan ASN dan semua kepala dinas [di Pemprov] Papua Pegunungan dibagi berdasarkan adat budaya serta populasi komunitas wilayah Papua Pegunungan, tidak boleh ada sentiment lain,” katanya.
Dia menambahkan jika ada orang non Papua diangkat menjadi kepala dinas harus sesuai populasi dan berdasarkan sebaran penduduk di seluruh Indonesia.
Pembagian kursi politik dan OPD harus merata adil dan demokratis berdasarakan sesuai populasi orang asli Papua berdasarkan semangat adat budaya Papua.
“Dia minta agar semua pihak diharapkan melayani rakyat bukan hadir untuk melayani organisasi sektarianisme primordialisme hawa nafsu lembaga dari mana mereka berasal datang hadir di Provinsi Papua Pegunungan,” pungkasnya. (*)