Wamena, Jubi – Sebanyak 12 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diserahkan SK pengangkatan oleh Penjabat Gubernur, Nikolaus Kondomo, Kamis (8/12/2022) di Aula kantor gubernur.
Para pejabat tinggi pratama yang dilantik yaitu Yakobus Way sebagai Plt. Inspektur Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep sebagai Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Umum, Alpius Yigibalom sebagai Plt. Biro Hukum, Roy John Erasmus Salamony sebagai Plt. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah, Margaretha Rumbekwan sebagai Plt. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
Selanjutnya, Wellem Biangla’Bi sebagai Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Sutrisno Richi Prayitno sebagai Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agustinus Howay sebagai Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aron Wanimbo sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Ada pula dr. Ronny Jhon Afred Situmorang, M.Kes sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Semuel Palimbong sebagai Plt. Kepala Biro Umum, Tunggul Wijaya Panggabean sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo mengatakan jika ke 12 pelaksana tugas pimpinan OPD ini sudah terpilih dan siap bekerja dan mendukung pelaksanaan tugas PJ Gubernur dan Pj Sekda provinsi baru ini.
“Kita lihat biodata, rekam jejak, kinerjanya, dari mananya sudah kita lihat dan juga mewakili provinsi Papua Pegunungan tidak ada dari luar,” kata Kondomo.
Ia menyebut, jika dalam tiga bulan ke depan melaksanakan tugas ke 12 pelaksana tugas pimpinan OPD ini mampu bekerja maksimal dengan integritas yang tinggi, maka akan menjadi pertimbangan untuk tetap dipertahankan.
Namun, selama itu pula kinerja pimpinan OPD ini akan dievaluasi, jika tidak sesuai harapan maka bisa diganti.
“Memang hari ini tidak semua pimpinan OPD diserahkan SK-nya, baru 12 pejabat saja yang akan membantu hingga awal 2023 nanti,” katanya. (*)