Wasior, Jubi – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Teluk Wondama di Provinsi Papua Barat berupaya mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya pada 2023 dengan menerapkan tiga strategi.
Guna menurunkan jumlah penduduk miskin yang menurut data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebanyak 2.339 jiwa, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama bersiasat untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi jumlah kantong kemiskinan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Amirudin mengatakan, pengurangan beban pengeluaran warga miskin antara lain dilakukan dengan menyalurkan bantuan sosial serta menyediakan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan.
Peningkatan pendapatan masyarakat, ia melanjutkan, dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan usaha nelayan kecil, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kawasan wisata strategis, serta pengadaan benih tanaman dan bibit ternak bagi petani dan peternak.
Guna menurunkan jumlah kantong kemiskinan, menurut dia, pemerintah kabupaten mengembangkan destinasi pariwisata, membangun rumah spesial tipe 45 sebanyak 100 unit, dan memberikan subsidi transportasi.
“Tiga kebijakan ini sudah kami laksanakan sejak tahun ini dan tetap akan dilanjutkan tahun depan, tentu akan ada evaluasi sejauh mana efektivitasnya,” kata Amirudin di Wasior, Senin (7/11/2022).
Dia mengemukakan pentingnya pendataan ulang untuk memperoleh data akurat mengenai penduduk miskin ekstrem, termasuk nama, alamat, dan kondisi mereka.
“Semuanya dilakukan secara by name by address (berdasar nama dan alamat). Contoh seseorang itu dikategorikan miskin ekstrem karena tidak punya tempat tinggal, hari ini pemerintah bangun rumah tipe 45,” katanya.
“Kalau dia miskin ekstrem karena tidak punya pekerjaan, tahun ini pemerintah berikan modal untuk tanaman jagung sekaligus bantuan modal usaha. Itu yang harus dilakukan,” ia menambahkan.
Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor mengingatkan semua organisasi perangkat daerah untuk merancang program dan kegiatan yang bisa mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kita semua harus satu komitmen untuk menekan kemiskinan ekstrem. Paling tidak kita bisa mengurangi dan target kita tahun 2024 harus nol,” katanya. (*)