Jayapura, Jubi – Juru Bicara Jaringan Damai Papua atau JDP, Cristian Yan Warinussy meminta pemerintah segera memulai dialog damai untuk menyelesaikan konflik di Papua. Jika pemerintah mau menyandingkan pembangunan dengan upaya dialog damai yang serius untuk menyelesaikan konflik Papua, langkah itu akan meningkatkan kepercayaan rakyat Papua akan lahirnya keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa tekanan keamanan.
Hal itu dinyatakan Warinussy saat dihubungi Jubi pada Kamis (1/12/2022). “JDP mendorong pilihan jalan damai melalui dialog sangat penting untuk terus dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik politik jangka panjang di Tanah Papua saat ini,” ujarnya.
Warinussy menyatakan Pemerintah Indonesia harus segera membangung komunikasi dengan kelompok resisten seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB maupun United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP untuk menyepakati dimulainya dialog damai di Papua. Warinussy menyatakan politik adu domba dengan model provokasi, termasuk pengibaran bendera Bintang Kejora tanpa identitas pelaku pada momentum 1 Desember hanyalah merupakan kerja kontra intelijen yang tidak produktif bagi upaya penyelesaian konflik Papua.
Pendekatan keamanan maupun upaya membangun citra pemerintah juga tidak produktif bagi upaya penyelesaian konflik Papua. Hal seperti itu justru kerap dilatari kepentingan memenuhi target lahirnya konflik baru, demi meraup dana pengamanan di Tanah Papua.
“Itu justru senantiasa menjadi pemicu yang melahirkan pecahan konflik baru yang senantiasa hendak dipelihara demi tujuan politik ekonomi semata,” ujar Warinussy.
Warinussy menyatakan JDP berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mampu mengedepankan langkah dialog dengan pihak-pihak resisten seperti TPNPB maupun ULMWP.
Warinussy menyatakan JDP memberi apresiasi atas langkah awal pemerintah Presiden Joko Widodo yang memberi memberi kepercayaan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI guna melakukan penandatanganan kesepakatan memulai Jeda Kemanusiaan pada 11 November 2022 lalu di Geneva, Swiss dengan ULMWP dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Bagi JDP, pilihan para pihak tersebut untuk mengawali dialog damai dengan pelaksanaan Jeda Kemanusiaan adalah langkah bijak dan sangat bermoral.
Warinussy menyatakan JDP senantiasa mendorong pihak yang berkonflik di Tanah Papua untuk terus mengedepankan jalan dialog dalam menginisiasi proses perdamaian. Pilihan Jeda Kemanusiaan sangat krusial dan perlu dijadikan salah satu langkah awal dalam upaya mengakhiri konflik bersenjata yang merugikan rakyat Papua.
Ia mengingatkan rakyat Papua dalam jangka waktu yang panjang telah menjadi korban siklus kekerasan di Tanah Papua, dan tidak pernah memperoleh keadilan di atas tanah airnya sendiri. Ia mengkritik pemerintah yang dinilainya memupuk impunitas yang membuat pelaku kejahatan kemanusiaan dan kekerasan terhadap rakyat sipil di Tanah Papua lolos dari jeratan hukum. (*)
