Jayapura, Jubi – Mama-mama pedagang asli Papua di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya mengeluhkan terbatasanya sarana penunjang, untuk mendukung aktivitas berdagang mereka.
Keluhan itu disampaikan mama-mama pedagang asli Papua saat bertemu perwakilan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Sorong, Rabu (8/4/2026).
Pertemuan ini sebagai respons pemerintah daerah terhadap permohonan audinesi yang diajukan oleh Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS) pada Januari 2026 lalu.
Dalam pertemuan itu, beberapa mama-mama pedagang asli Papua menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi selama ini.
Mama Kesya Asrima mengatakan, masalah utama yang dihadapi oleh mama-mama di wilayan Slakma, Sayosa hingga Snook dan Maudus adalah mahalnya biaya tranportasi hingga minimnya tempat jualan di pasar.
“[Mama-mama] harus membayar Rp3 juta untuk kendaraan yang mereka gunakan. Padahal mereka hanya membawa sedikit jualan, dan pendapatan dari hasil jualnya hanya kisaran Rp200 -300 ribu sekali jual,” kata Mama Kesya Asrima dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi, Kamis (9/4/2026).
Selain itu menurutnya, Pasar Mariat yang dibangun Pemkab Sorong tidak strategis, dan minim pembeli. “Mama-mama tidak bisa berjualan di Pasar yang sepi pembeli,” ucapnya.
Mama lainnya, Mince Malibela mewakiii mama-mama dari Distrik Klaili mengatakan hal yang sama. Katanya kendala pihaknya adalah sarana transportasi.
Ia meminta pemerintah daerah menyediakan sarana transportasi, modal usaha dalam bentuk koperasi simpan pinjam, dan mendorong pemerintah membangun pasar bagi mama-mama Papua di tempat strategis.
Perwakilan mama-mama pedagang asli Papua dari Distrik Klamono, Mama Matseba Yadanfi mengatakan pihaknya berjualan di Pasar Remu, dan saling berebutan tempat jualan dengan pedagang lainnya. Bahkan tak jarang terjadi perkelahian antarpedagang karena berebutan tempat jualan.
“Kami berjualan sampai malam. Kami tidur di meja-meja jualan. Kami memberikan sumbangsi besar bagi APBD kabupaten, tapi tidak ada transportasi pedagang untuk antar kami mama-mama ke pasar. Kami harus bayar mobil dengan harga mahal,” ucap Matseba Yadanfi.
Mama Matseba pun meminta pemerintah daerah membangun tempat berjualan yang baik bagi merea di Pasar Remu.
Mama Dili Momot, perwakilan mama-mama pedagang dari Distrik Buk, distik di pedalaman Kabupaten Sorong yang berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan mengatakan, pihaknya harus membayar biaya tranportasi Rp3-4 juta sekali jalan ke pasar dan kembali ke kampung.
Padahal jualan yang mama-mama pedagang bawa ke pasar hanya berupa pisang dan sayur, dengan pendapatan sangat kecil. Mahalnya biaya transportasi yang mahal membuat mereka kesulitan membagi hasil jualnnya untuk membiayai kebutuhan sekolah anak.
“Kami meminta pemerintah menyediakan trasnportasi pedagang dan juga modal usaha simpan pinjam yang dikelola koperasi,” kata Mama Dili Momot.
Menanggapi berbagai masalah yang dihadapi mama-mama pasar itu, Kepala Bidang Perencanaan atau Kabid Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sorong, Agata Tenau mengatakan Pemkab Sorong akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sorong untuk penyediaan tempat jualan yang baik bagi mama-mama di Pasar Remu.
Selain itu, pihaknya akan mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menyediakan sarana transportasi bagi para mama-mama pedagang asli Papua.
Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Sorong, Marthen Pajala mengatakan Pemkab Sorong selama ini telah mengunakan dana Otsus untuk menyediakan fasiltas usaha, seperti tenda atau kontener yang sudah dibagikan kepada pedagang Papua.
Menurutnya, untuk bantuan modal usaha bagi mama-mama pedagang, dapat diusulkan sesuai mekanisme. Data pedagang anggota P2MPKS bisa diajukan pada program tahun berikutnya atau 2027.
Menanggapi penjelasan Kepala Dinas Koperindak dan Kepala Bidang Perencanaan, pendamping P2MPKS Yohanis Mambrasar mendorong Dinas Koperindak lebih progres menanggapi aspirasi mama-mama, dengan menyiapkan program yang lebih kongkrit, sehingga mama tidak harus menunggu hingga setahun lagi.
Pendamping meminta meminta Dinas Koperindak dapat menyiapkan program bantuan modal usaha yang dapat dimasukan dalam sidang APBD perubahan nantinya.
Diakhir pertemuan, ketua P2MPKS mewakili semua mama-mama pedagang membacakan aspirasi dan menyerahkan dokumennya kepala dinas Koperindak
Aspirasi mama-mama pedagang asli Papua itu adalah, pemerintah memberikan modal usaha dalam bentuk bantuan modal usaha tunai, dan bantuan modal usaha berbetuk modal simpan pinjam yang dikelola oleh koperasi.
Pemerintah menyediakan tempat jualan yang layak di Pasar Remu. Pemerintah menyediakan fasilitas jualan berupa pondok jualan di kompleks-komples, meja dan tenda jualan untuk pedagang pinang dan minyak diemperan jalan.
Pemerintah menyediakan transportasi pedagang sesuai rute pedagang pada distrik masing-masing. (*)
Discussion about this post