Jayapura, Jubi – Presiden Eksekutif ULMWP atau The United Liberation Movement for West Papua, Menase Tabuni memberi apresiasi dan berterima kasih kepada negara-negara Pasifik, yang telah mengeluarkan Negara Federasi Mikronesia.
Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni mengatakan, Kepulauan Marshall, Nauru dan Samoa telah menyampaikan keprihatinan dan menyoroti situasi pembela HAM di Papua Barat, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, selama dialog interaktif dengan Pelapor Khusus untuk Pembela HAM, 16 Maret 2025, pada Pertemuan ke-18 Sidang ke-58 Dewan HAM.
Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni menegaskan bangsa Papua tidak punya masa dengan Indonesia. Bersama Indonesia orang Papua akan habis.
“Karena itu, kami terus menyerukan solidaritas dan perhatian internasional atas bencana genosida, etnosida dan ekosida di West Papua, yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia,” kata Presiden Eksekutif ULMWP, Menase Tabuni dikutip dari siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Jumat (21/3/2025).
Wakil Presiden Eksekutif ULMWP, Octovianus Mote, yang bertanggung jawab atas semua lobi dan diplomasi internasional menyampaikan, ULMWP akan terus bekerja keras menggalang dukungan internasional, hingga masalah Papua bisa diselesaikan oleh PBB.
“Sebab masalah Papua satu-satunya yang dimasukkan paksa oleh internasional atas kepentingan ekonomi global. Kini waktunya, dunia internasional mendukung suara negara-negara Pasifik ini,” kata Mote.
Mote melanjutkan, rakyat bangsa Papua terus menyerukan dukungan moril dan mendukung penuh ULMWP, demi mewujudkan hak penentuan nasib sendiri untuk kemerdekaan dan kedaulatan Politik.
Sedangkan Sekretaris Eksekutif ULMWP, Markus Haluk mengatakan, rakyat Papua memberitahukan anak-anaknya supaya tidak lagi mendukung dan mengkonsumsi makan siang bergizi gratis (MBG), yang didorong oleh Pemerintah Indonesia.
“Kami meminta supaya rakyat Papua tetap mengutamakan makanan lokal, yang merupakan makanan pokok orang Papua, Melanesia secara turun-temurun,” kata Haluk. (*)
