Jayapura, Jubi – Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB menyerukan kepada pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Operasi atau Kodap untuk melakukan upacara militer dan pengibaran bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar pada peringatan hari kemerdekaan ke-64 tahun, 1 Desember 2025.
Juru Bicara TPNPB/OPM, Sebby Sambom mengatakan selain melakukan upacara peringatan, pihaknya juga mendesak Raja Willem-Alexander untuk menyelesaikan konflik politik antarPemerintah Indonesia dengan rakyat Papua selama 64 Tahun.
“Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB secara resmi menyerukan kepada seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando daerah pertahanan di seluruh Tanah Papua untuk melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Fajar di markas TPNPB masing-masing pada 1 Desember 2025,” kata Sebby Sambon dalam siaran pers tertulisnya, Sabtu (29/11/2025).
Menurutnya, Markas Pusat Komnas TPNPB juga menyerukan kepada seluruh rakyat Papua, diplomat Papua merdeka dan komunitas global, agar memperingati hari pengumuman embrio kemerdekaan bangsa Papua yang dilaksanakan pada 1 Desember 1961, dan ketika itu secara resmi diakui oleh Pemerintah Belanda untuk orang Papua menjalankan administrasi Negara Papua, tanpa adanya keterlibatan pihak lain.
Namun kata Sambom, pengakuan Belanda terhadap rakyat dan Bangsa Papua untuk merdeka sendiri pada 1 Desember 1961 itu, dibalas oleh Pemerintah Indonesia secara agresi militer dengan menerbitkan maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora), pada 19 Desember 1961.
Agresi militer itu disebut mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap rakyat Papua yang terjadi saat itu hingga sekarang yang menewaskan 600 ribu warga sipil dan 100 ribu warga sipil lainnya mengungsi akibat operasi militer dan konflik bersenjata antara TPNPB dengan aparat militer indonesia selama 64 tahun.
“Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB juga mendesak kepada Pemerintah Kerajaan Belanda dibawah kepemimpinan Raja Willem-Alexander untuk segera menyelesaikan konflik politik antara Pemerintah Kolonial Indonesia dengan rakyat Papua yang terjadi selama 64 tahun,” ujarnya.
Katanya, penyelesaian itu sebagai bentuk tanggung jawab Belanda yang belum terselesaikan, sehingga mengakibatkan konflik bersenjata yang terus meningkat antara TPNPB dengan militer Pemerintah Indonesia.
“Oleh karena itu, penelurusan sejarah Papua dan konflik di Papua harus di selesaikan oleh Belanda, juga melibatkan Amerika, PBB serta Indonesia yang menjadi bangsa penjajah baru bagi rakyat dan bangsa Papua,” kata Sebby Sambom. (*)
Discussion about this post