Jayapura, Jubi – Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua Merauke siap memberikan bantuan hukum gratis, bagi para pencari keadilan di Provinsi Papua Selatan, setelah resmi didirikan pada 12 Maret 2025.
Hal tersebut dikatakan Direktur LBH Papua Merauke, Johnny Teddy Wakum, dikutip dari siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Selasa (25/3/2025).
“Pendirian LBH Papua Merauke merupakan perjuangan panjang para aktivis pengabdi bantuan hukum LBH Papua di bawah kepemimpinan Emanuel Gobay, dengan melihat tingginya persoalan pelanggaran HAM di Selatan Papua,” kata Wakum.
Dia mengatakan, LBH Papua Merauke dirintis sejak tahun 2022, dengan mengaktifkan kembali LBH Papua Pos Merauke yang telah lama vakum.
Saat masih berstatus sebagai LBH Papua Pos Merauke, kasus-kasus yang diadukan dan didampingi adalah perburuhan, penyerobotan dan penggelapan tanah adat.
LBH Papua Pos Merauke juga mendampingi aduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maladministrasi, penyalahgunaan senjata api, pembunuhan di luar hukum, pembungkaman ruang demokrasi dan pelanggaran HAM masa lalu.
Awal 2024, katanya, eskalasi konflik tenurial di Merauke semakin tinggi mengingat kebijakan Proyek Strategis Nasional atau PSN swasembada pangan dan energi dengan total luasan tanah 2 juta hektare.
“Dengan jumlah luasan yang sangat besar tersebut, serta dikerjakan langsung oleh TNI, khususnya Angkatan Darat berpotensi terhadap lahirnya konflik bagi masyarakat adat, karena tanah dan ruang hidupnya terancam,” katanya.
“Saat masih berstatus LBH Papua Pos Merauke, LBH Papua Merauke telah melakukan kerja-kerja pendampingan hukum litigasi dan nonlitigasi bagi pencari keadilan,” lanjutnya.
Khusus untuk nonlitigasi, katanya, kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan dalam tiga tahun belakangan ini, dibuktikan dengan pendampingan dan pengorganisiran oleh LBH Papua, kepada basis-basis rakyat, seperti, kelompok perempuan Papua kreatif, mama-mama pasar, forum masyarakat adat Malind, dan komunitas masyarakat adat lainya.
“Tidak hanya itu, LBH Papua Pos Merauke memperluas jangkauan bantuan hukum hingga ke masyarakat adat di Kabupaten Boven Digoel,” katanya.
Dengan melihat banyaknya persoalan hukum dan HAM wilayah Selatan Papua, serta tingginya tuntutan bantuan hukum, maka dengan memperhatikan syarat dan prasyarat pendirian LBH kantor di lingkungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), maka dalam Rapat Kerja Nasional YLBHI tahun 2025 di Jakarta, bersepakat dan memutuskan, untuk mendirikan LBH Papua Merauke, dengan mengubah status LBH Papua Pos Merauke menjadi Project Base LBH Papua Merauke.
“Sehingga tepat pada Kamis (13/3/2025), YLBHI bersama masyarakat adat yang tergabung dalam Solidaritas Merauke mendeklarasikan pendirian LBH Papua Merauke di gedung aula Petrus Vertenten Cikombong Merauke Papua Selatan,” ujarnya.
Dengan hadirnya LBH Papua Merauke, maka telah ada dua kantor YLBHI LBH di Tanah Papua, yaitu LBH Papua Jayapura dan LBH Papua Merauke.
“Perlu untuk diketahui bahwa penambahan kantor YLBHI LBH di Tanah Papua telah dinantikan selama 39 tahun lamanya oleh masyarakat adat, masyarakat miskin dan marginal, serta buta hukum, sebab YLBHI mendirikan kantor LBH Papua di Jayapura pada tanggal 11 Juli 1986 dan kemudian setelah 39 tahun kemudian membentuk dan mendeklarasikan LBH Papua Merauke pada tanggal 13 Maret 2025,” ujarnya.
Lewat upacara seremonial adat, peluncuran project base LBH Papua Merauke dipimpin langsung oleh Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur dan Direktur LBH Papua Emanuel Gobay, yang secara resmi mengangkat Johnny Teddy Wakum sebagai Direktur LBH Papua Merauke, dan membacakan sumpah janji yang dipimpin oleh ketua YLBHI ,dan diikuti oleh Direktur LBH Papua Merauke, disaksikan oleh direktur LBH Papua dan para pihak.
“Prosesi itu kemudian dilanjutkan dengan penandatangan berita acara sumpah janji dan naskah deklarasi oleh keterwakilan masyarakat adat korban PSN dan para saksi,” katanya.
Dengan hadirnya LBH Papua Merauke, yang disambut baik oleh masyarakat adat dan komunitas dampingan dapat menguatkan gerakan bantuan hukum struktural di Papua Selatan, khususnya bagi masyarakat adat, masyarakat buta hukum dan marjinal. (*)
