Jayapura, Jubi – Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, sebagai satu-satunya organisasi dunia usaha nasional, sekaligus mitra strategis pemerintah bidang perekonomian, kembali menegaskan komitmennya, dalam menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin, sebagai pedoman dan landasan utama organisasi.
AD/ART merupakan pedoman yang wajib dipatuhi pengurus dan anggota dalam setiap proses pengambilan keputusan, pemilihan dan pengangkatan kepengurusan.
Sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi yang berlaku, seluruh tahapan pemilihan dan pengangkatan kepengurusan, wajib dipatuhi dan dijalankan, dengan penuh integritas oleh para pengurus dan anggota.
Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin di seluruh Indonesia, juga menjadi bagian dari komitmen ini, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.
Tanggal 21 Mei 2021, secara sah telah dilakukan Muprov VII Kadin Provinsi Papua di Jayapura, dan memilih Ronald Antonio sebagai Ketua Umum Kadin Provinsi Papua masa bakti 2021–2026.
Ronald Antonio menegaskan, proses pemilihan ketua umum berjalan sesuai dengan landasan hukum dan AD/ART Kadin.
“Kadin merupakan wadah bagi seluruh pelaku usaha nasional yang berlandaskan hukum dan aturan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan setiap proses pemilihan dan pengangkatan kepengurusan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 serta Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022,” kata Ronald.
Saat ini, pihak yang mengatasnamakan Kadin Indonesia, katanya, telah melakukan tindakan inkonstitusional dengan mencoba membentuk kepengurusan tandingan Kadin Provinsi Papua. Sedangkan, secara AD/ART dinyatakan bahwa pembentukan kepengurusan definitif hanya dapat dilakukan oleh Tim Formatur hasil Musyawarah Provinsi.
Kepengurusan definitif Kadin Provinsi Papua yang sah telah terbentuk melalui Muprov Kadin Provinsi Papua dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia Nomor: Skep/050/DP/V/2021.
Dengan demikian, lanjutnya, surat edaran yang menyatakan adanya pembentukan kepengurusan sementara (karteker) pada Kadin Provinsi Papua, merupakan pelanggaran dan tindakan yang tidak sah dan ilegal terhadap konstitusi Kadin.
Tindakan inkonstitusional, katanya, juga dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan Kadin Indonesia menyangkut pengangkatan kepengurusan sementara (karteker) Kadin Provinsi Papua Pegunungan, Kadin Provinsi Papua Tengah dan Kadin Provinsi Papua Selatan.
Sedangkan, ketiga organisasi Kadin Provinsi tersebut, ujarnya, tidak pernah dibentuk secara sah oleh Kadin Indonesia.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Eka Sastra mengatakan, komitmen Kadin Indonesia maupun Kadin Daerah dalam mematuhi AD/ART dan ketentuan organisasi sebagai pedoman utama dalam seluruh proses organisasi.
“Setiap tahapan pemilihan dan pengangkatan kepengurusan di Kadin adalah cerminan dari semangat kebersamaan dan transparansi yang kami junjung tinggi. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai organisasi yang diakui oleh undang-undang dan ditunjuk sebagai mitra pemerintah,” kata Eka Sastra.
Menurut Eka, Menghadapi dinamika organisasi yang terjadi di luar Kadin Indonesia yang sah, terutama yang menyangkut perilaku dari organisasi yang menamakan dirinya Kadin Indonesia atau Kadin Provinsi, yang telah melakukan kegiatan-kegiatan tidak sah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah berupaya secara bijak dan tidak konfrontatif, untuk menjaga keutuhan dunia usaha di Indonesia.
Namun, katanya, pihak yang menamakan dirinya Kadin Indonesia senantiasa tidak beritikad baik, dengan terus melakukan pelanggaran-pelanggaran organisasi, yang berpotensi menimbulkan keresahan di Kadin setiap tingkatan.
Sehubungan hal tersebut, katanya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia akan mengambil sikap dan tindakan tegas sesuai ketentuan organisasi yang berlaku, untuk menghindarkan kesusahan dan kerancuan di kalangan dunia usaha dan masyarakat, tentang eksistensi Kadin yang didirikan oleh UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin.
Yang menegaskan bahwa di Indonesia hanya ada satu Kadin, dengan pimpinan yang dipilih secara sah oleh Munas yang diadakan sesuai dengan AD/ART Kadin keppres 18/2022.
Kadin Indonesia dan Kadin Daerah senantiasa berpedoman pada AD/ART, Peraturan Organisasi, serta landasan struktural hukum Kadin yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang AD/ART Kadin.
Penegasan ini, katanya, merupakan bagian dari upaya Kadin Indonesia untuk menjaga keutuhan, integritas dan profesionalisme dalam seluruh aspek organisasi, sehingga dapat terus berkontribusi positif bagi perekonomian nasional dan daerah. (*)
Discussion about this post