Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua mulai serius menggarap sagu sebagai komoditas strategis yang tak hanya menopang ekonomi lokal, tetapi juga menembus pasar internasional. Melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), pengembangan sagu kini didorong dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku, produksi, hingga pemasaran global.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua, Jimmy A.Y. Thesia, mengatakan inisiatif tersebut berawal dari pertemuannya dengan pelaku usaha olahan sagu, Sasagu, yang dinilai telah memiliki pasar tetap.
“Produk mereka pasarnya sudah ada. Tapi kita tidak bisa hanya melihat dari sisi pasar. Kita harus melihat dari hulu sampai ke hilir, mulai dari bahan baku, proses produksi, sampai bisnis proses dan inkubatornya,” kata Thesia usai bertemu Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri di Kota Jayapura, Kamis (19/2/2026).
Menurut Thesia, sagu merupakan anugerah alam Papua yang memiliki keunggulan regenerasi alami. Satu pohon sagu yang ditebang dapat memunculkan sekitar 12 tunas baru tanpa perlu penanaman ulang.
“Artinya kita punya produk dan habitat yang sudah tersedia. Ini kekuatan besar yang belum sepenuhnya kita kelola secara terintegrasi,” ujarnya.
Pemprov Papua menargetkan ekspor produk sagu ke Jepang, Australia, dan Jerman sebagai pasar awal. Thesia menyebut, kapasitas produksi sagu di Papua dinilai jauh melampaui kebutuhan mitra yang ada saat ini.
“Produksi kita bisa sampai 13 ribu, sementara kebutuhan mitra sekitar dua ton. Artinya peluangnya sangat besar. Tahun ini kita mulai action,” katanya.
Untuk memperkuat ekosistem produksi, pemerintah juga merencanakan pembangunan rumah produksi sagu di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen sebagai sentra utama.
Dari sisi legalitas, Pemprov memastikan dukungan penuh terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sertifikasi, perizinan, hingga legalitas usaha disebut diberikan secara gratis.
“Kami siapkan semuanya. Supaya UMKM kita naik kelas dan siap ekspor,” ujar Thesia.
Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Anton Yoas Imbenai, mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan stok bahan baku agar pasar internasional yang sudah dibuka tidak terputus.
“Kalau bicara pasar internasional, stok harus selalu tersedia. Pertanian harus meyakinkan bahan baku siap setiap saat,” kata Imbenai.
Ia juga menyoroti ancaman alih fungsi lahan sagu menjadi kawasan bangunan yang berpotensi mengurangi ketersediaan bahan baku di masa depan.
“Dusun sagu berubah jadi bangunan. Kalau ini tidak dipikirkan bersama masyarakat, lama-lama stok kita akan berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Rusdianto Abu, menilai kolaborasi lintas OPD sebagai langkah strategis, asalkan seluruh program dipetakan secara matang.
“Kalau semua sudah di-mapping, kami siap mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk mendukung kebutuhan OPD terkait,” kata Rusdianto.
Ia berharap pengembangan sagu dapat menjadi instrumen nyata dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kalau data kita kuat dan penyebaran sagu berjalan baik di seluruh tanah Papua, komoditas ini bisa menjadi tiket penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Dengan potensi alam yang melimpah dan dukungan kebijakan yang terintegrasi, sagu kini diposisikan bukan sekadar pangan tradisional, melainkan komoditas unggulan yang diproyeksikan membawa Papua menembus pasar global. (*)
Discussion about this post