Jayapura, Jubi – Komite Nasional Papua Barat atau KNPB kembali akan menggelar aksi turun jalan pada peringatan hari Perjanjian New York (New York Agreement) pada 15 Agustus 2026. Aksi itu akan dilakukan serentak oleh 36 Komando Daerah KNPB di seluruh Tanah Papua.
Rencana aksi ini disampaikan Juru bicara KNPB, Ogram Wanimbo usai aksi damai “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan” di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Senin (3/8/2026).
Perjanjian New York adalah kesepakatan yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Agustus 1962.
Perjanjian ini menyepakati peralihan Irian Barat (Papua) dari Pemerintah Belanda kepada badan PBB, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum diserahkan ke Pemerintah Indonesia.
Ogram Wanimbo mengatakan, aksi nasional “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan” itu merupakan konsolidasi awal KNPB untuk aksi serentak pada 15 Agustus 2026, di 36 daerah komando.
Wanimbo juga menyinggung terkait konflik bersenjata di Tanah Papua antara Tentara Pembebasan Nasional Papua-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dengan aparat keamanan.
Katanya, selagi tidak ada gencatan senjata antarkedua pihak yang berkonflik, korban dari kalangan warga sipil pun akan terus berjatuhan.
“[Karenanya] KNPB sebagai media rakyat akan melakukan aksi mediasi turun jalan terus. Kami pun meminta pemerintah Indonesia tarik militer dari daerah-daerah konflik,” kata Ogram Wanimbo.
Menurutnya, KNPB sebagai media rakyat juga mendesak Pemerintah Indonesia mencari solusi konkret perdamaian antara Indonesia dan bangsa Papua. Mendudukkan TPNPB-OPM dan Pemerintah Indonesia untuk membicarakan perdamaian.
Wanimbo mengatakan, apabila konflik bersenjata terus terjadi dan korban dari sipil terus berjatuhan maka rakyat Papua akan terus melakukan perlawanan, baik dari kombatan, sipil politik, masyarakat adat di dalam maupun luar negeri.
“Hargai orang adat yang tinggal. Semua tanah dari Sorong sampai Merauke ada pemiliknya. Jangan main dengan kekuatan militer untuk menekan rakyat, membunuh rakyat kemudian menguasai tanah adat,” ujarnya.
Sementar itu, Kepala Kepolisian Resor Kota atau Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus Maclarimboen mengatakan pihaknya mengerahkan 1.432 personil gabung Polresta dan Polda Papua yang untuk mengamankan aksi KNPB di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota pada 3 Agustus 2026.
“Hari ini saja kita lihat aktivitas masyarakat, sekolah dan kesehatan juga terganggu. Namun situasi kamtibmas secara umum berjalan normal dan lancar,” kata Fredrickus Maclarimboen. (*)
Discussion about this post