Nabire, Jubi – Tokoh Politik Tanah Papua, Laurenzus Kadepa meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melihat kembali rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini sebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang penyelesaian akar masalah Papua.
Menurutnya ada empat rekomendasi yaitu sejarah status politik yang belum tuntas, Kekerasandan pelanggaran HAM di Papua, Diskriminasi dan marjinalisasi Orang Asli Papua (OAP), dan kegagalan pembangunan dalam Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Demikian hal itu disampaikan tokoh politik Laurenzus Kadepa melalui panggilan telepon kepada Jubi di Nabire, Papua Tengah pada Sabtu (1/11/2025).
Saat menyikapi situasi Tanah Papua yang eskalasi konflik kekerasan terus meningkat, ditambah penempatan militer di Tanah Papua yang berdampak pada warga sipil dan mengungsi dari halaman kampungnya.
Laurenzus Kadepa mengatakan sudah 60 tahun lebih lebih konflik Papua ini terus dipelihara.
Dari pertama Presiden ganti Presiden sampai sekarang Presiden Prabowo sama dan tidak berubah justru memperburuk situasi. K
atanya dari konflik itu ada pihak-pihakyang mendapat keuntungan, ada pihak-pihak yang mendapatkan kerugian, ada pihak-pihak menjadi korban.
“Memang begitu sudah namanya konflik itu harus ada yang korban, ada yang untung. Sekarang dari semua ini terjadi di depan kita semua. Kitas emua sudah paham, sudah mengerti bahwa yang korban baik yang meninggal dunia sejak dulu hingga hari ini, ini adalah warga-warga sipil, warga negara Indonesia,” kata Kadepa.
Kadepa merasa miris dengan kenyataan di Tanah Papua bahwa warga masyarakat yang menjadi korban ini ada di lingkup kerja jajaran pemerintahan dari Presiden, Gubernur, Bupati, Kepala Distrik, sampai KepalaKampung. Dan ada pula Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga dari tingkat pusat hingga daerah.
Ia ibaratkan semua orang seperti sedang menonton tragedi kemanusiaan seperti sebuah film di TV. Tokoh Tanah Papua itu meminta kepada Presiden Prabowo kembali mengundang BRIN yang dulu pernah merekomendasikan beberapa persoalan, sertabeberapa solusi alternatif kepada pemerintah terkait dengan konflik Papua.
Presiden juga mengundang BRIN, OGN, Lembaga HAM, seperti Amnesty International Indonesia untuk bicarakan soal Papua terkait rekomendasi BRIN itu.
“Untuk mengupas, dan bersama-sama lembaga-lembagaindependen lain, untuk koreksi dan rekonstruksi semua kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Papua. Karena saya lihat, dari dulu sampai sekarang pendekatan ke Papua sama, pendekatan politik dan pendekatan keamanan. Cumaitu, dan itu tidak akan mendapatkan sebuah solusi,” katanya.
Ia menyarankan kepada Prabowo agar mendengarkan Komnas HAM RIsebagai penyambung lidah masyarakat sekarat menderita akibat pendekatan dan kebijakan pemerintah. Dimana para pengungsi menitip pesan melalui Komnas HAM untukdisampaikan kepada Prabowo untuk penarikan militer sebab masyarakat tidakmerasa aman adanya pos-pos dan penempatan pasukan militer nonorganik.
“Pak Presiden Prabowo juga harus dengar seruan suara kenabian dari pemimpin-pemimpin gereja, Sinode, Uskup dan sebagainya. Karena mereka punya umat yang menjadi korban dari kekerasan konflik itu. Prabowo harusmengambil langkah yang berani untuk mengakhiri konflik di Papua,” katanya.
Sebelumnya pada Senin (27/10/2025) Uskup Keuskupan Timika,Mgr Bernardus Bofitwos Baru OSA mengeluarkan seruan misa sembilan hari berturut berkaitan tentang situasi konflik bersenjata di seluruh tanah Papua, khususnyadi wilayah Puncak dan Intan Jaya.
Ia menyerukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dan Panglima TNI agar menghentikan kekerasan bersenjata dan kebijakan pengiriman pasukan nonorgananik ke Papua.
“Presiden secepatnya mengambil langkah dialog agar menemukan solusi terbaik untuk mengakhiri konflik bersenjata ini, yang telah memakan korban ribuan nyawa manusia, baik di pihak masyarakat sipil, TNI-POLRI maupun di pihakTPNPB,” katanya melalui seruan Keuskupan Timika yang diterima Jubi.
Uskup Bernardus mengatakan untuk mendorong upaya dialog tersebut agar terwujudnya perdamaian di Tanah Papua ini, maka ia menilai bahwa diperlukan juga dukungan spiritual berupa doa-doa, puasa dan misa khusus.
Uskup menyerukan kepada semua imam (pastor), baik imam yang berkarya di paroki maupun di bidang kategorial lainnya agar mempersembahkan Misa khususberturut-turut selama sembilan (9) hari, dimulai pada November 2025.
“Wujudnya, mendoakan para pihak yang bertikai – berkonflik, baikPemerintah Pusat, TPNPB, TNI-POLRI dan seluruh masyarakat Papua serta Indonesiaagar membuka hati, duduk berdialog untuk menemukan solusi terbaik mengakhirikonflik bersenjata yang telah memakan ribuan korban manusia,” ujar Uskup Timika, Mgr Bernardus Baru OSA.(*)
Discussion about this post