Jayapura, Jubi – Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi damai di kawasan Lingkaran, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (19/11/2025).
Dalam demonstrasi damai itu, mahasiswa menyatakan menolak pelaksanaan Otonomi Khusus atau Otsus dan mendesak penarikan militer dari Tanah Papua.
Mahasiswa menolakan Otsus karena kebijakan khusus pemerintah pusat terhadap provinsi di Tanah Papua itu dinilai gagal menjawab persoalan dasar masyarakat Papua. Justru kekerasan militer di berbagai wilayah di sana meningkat.
Selain itu, dalam proses revisi Undang-Undang atau UU Otsus pada 2021 lalu, tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua.
Revisi UU Otsus Papua menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 pun dianggap telah menghilangkan kewenangan MRP dalam menyetujui pemekaran daerah di Tanah Papua.
“Setelah perubahan UU Otsus 2021, pemekaran sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Ini mengurangi representasi masyarakat adat,” kata koordinator lapangan aksi, Enes Y Dapla saat membacakan pernyataan sikap demonstran.
Katanya, pemekaran provinsi setelah revisi UU Otsus pun berpotensi memicu konflik sosial, marjinalisasi orang asli Papua atau OAP serta mempersempit ruang demokrasi.
Mereka juga menyoroti proyek strategis nasional atau PSN, aktivitas pertambangan skala besar, serta peningkatan jumlah aparat keamanan di berbagai wilayah Tanah Papua.
Pemekaran dan investasi dianggap telah berdampak terhadap keamanan masyarakat dan keberlanjutan tanah adat. Pemekaran dan proyek-proyek investasi membuka ruang bagi operasi militer dan perampasan tanah adat.
Mahasiswa menegaskan akan terus menyuarakan berbagai masalah di Tanah Papua, dan bersama rakyat Papua mendesak agar Otsus dicabut karena tidak membawa masa depan bagi orang Papua.
“Otsus gagal terhadap implementasinya. Pendidikan masih dipungut biaya, kesehatan dan ekonomi tidak membaik, sementara kekerasan militer terus meningkat,” kata Kamus Bayage.
Bayege juga menyoroti sejumlah pengungsian di Yahukimo dan berbagai wilayah yang disebut dampak dari operasi keamanan beberapa tahun terakhir, dan kekerasan terhadap warga sipil di Intan Jaya, Bintuni, Pegunungan Bintang, serta berbagai daerah di Tanah Papua.
Ia juga mengkritisi perluasan investasi melalui proyek strategis nasional atau PSN di Merauke hingga Wamena yang dianggap memicu perampasan lahan masyarakat adat.
“Perampasan lahan terjadi di berbagai tempat di Tanah Papua, Masyarakat adat makin terdesak dan pengungsian terus terjadi sampai hari ini,” ujarnya.
Bayage mengatakan, selama ini teror dan itimidasi tidak hanya dialami warga sipil di berbagai wilayah Tanah Papua. Hal serupa juga dialami aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM dan jurnalis di Papua.
Dalam demonstrasi ini, mahasiwa menyatakan 19 tuntutan mereka, di antaranya meminta UU Otsus Papua dicabut, penghentian perampasan tanah adat dan segera sahkan UU Masyarakat Adat, penghentian seluruh proyek strategis nasional atau PSN di Merauke dan Tanah Papua.
Penghentikan pendropan militer di berbagai kabupaten di Tanah Papua. Penghentian pembungkaman ruang demokrasi. Mengadili pelaku pemboman di kantor Redaksi Jubi dan menghentikan teror terhadap jurnalis.
Mendesak penarikan seluruh militer organik dan nonorganik dari Papua. Meminta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis HAM. Penghentian pembangunan pos-pos militer di seluruh Tanah Papua. Berikan akses bagi wartawan asing untuk meliput di Tanah Papua.
Bebaskan seluruh tahanan politik Papua. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua, dan hentikan segala bentuk kekerasan negara terhadap masyarakat Papua. (*)
