Sorong, Jubi – Aksi mendukung pengesahan Undang Undang Tentara Nasional Indonesia atau TNI, muncul di Fakfak, di tengah gelombang penolakan terhadap undang undang tersebut. Dalam unjuk rasa di Fakfak, peserta aksi juga menyatakan dukungan mereka terhadap efisiensi anggaran dan Program Makan Bergizi Gratis.
Sekretaris Jenderal Gerakan Perjuangan Rakyat Papua (GPRP) Elias Hindom mengecam aksi tersebut. Dia menyatakan aksi itu merupakan penggiringan opini publik tanpa berbasiskan pemikiran kritis.
More Read
“Aksi itu hanya mewakili kepentingan segelintir orang di Fakfak. Mereka mengatasnamakan masyarakat adat Mbaham Matta dan mahasiswa padahal tidak semua mendukung [pengesahan Undang Undang TNI],” kata Hindom melalui telepon, Kamis (27/3/2025).
Hindom menilai tuntutan aksi mereka tidak lahir dari pemikiran objektif terhadap kondisi di Tanah Papua. Karena itu, dia menganggap peserta aksi hanya menjadikan demokrasi sebagai topeng untuk memperjuangkan kepentingan politik tertentu.
“Tanah Papua sudah sejak lama menjadi ladang operasi militer sehingga menimbulkan berbagai permasalahan HAM [hak asasi manusia]. Banyak aktivis menyuarakan keprihatinan ini. Keberadaan militer [di Tanah Papua] juga erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan penguasaan terhadap sumber daya alam oleh korporasi besar,” kata Hindom.
Aksi mendukung pengesahan Undang Undang TNI digelar di Fakfak pada Sabtu pekan lalu. Peserta aksi terdiri atas Organisasi Kemasyarakatan Barisan Merah Putih, Forum Komunikasi Putra-Putri TNI (FKPPI), Pemuda Panca Marga (PPM), masyarakat adat Mbaham Matta, dan mahasiswa.
“Mahasiswa harus menjadi pengawal kebijakan negara dan tidak boleh terbawa arus opini yang menyesatkan. Meskipun mendukung penguatan TNI, kami tetap akan kritis terhadap kebijakan yang berpotensi mengganggu keseimbangan [peran] sipil dan militer,” kata Haydar, peserta aksi. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
