Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka meminta warganya yang peduli terhadap berbagai persoalan sosial di sana untuk menyampaikan masalah mereka secara langsung kepada pejabat pemerintah yang terkait. Ia meminta para warga untuk tidak menyampaikan masalah mereka kepada media. Pernyataan itu dikritik berbagai pihak.
“Saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang peduli agar menyampaikan permasalahannya langsung kepada pejabat pemerintah terkait, bukan kepada pimpinan redaksi surat kabar harian,” kata Rabuka, sebagaimana dilansir Fiji Village News melalui pemberitaan berjudul Many hit back after PM calls on people to take issues directly to Govt rather than the media” pada Minggu (16/3/2025).
Pernyataan itu disampaikan Rabuka melalui media sosial resminya. Menurut Rabuka, tidak tepat jika warga yang peduli dengan berbagai masalah sosial di Fiji justru menyampaikan masalah itu kepada media. “Lagi pula, jika Anda perlu potong rambut, apakah Anda akan pergi ke penjahit?” Rabuka bertanya.
Pernyataan Rabuka itu berkebalikan dengan janji kampanyenya. Selama kampanye, Rabuka menyatakan semenjak Partai Aliansi Rakyat pada November 2022, ia menjalankan tugasnya untuk berurusan dengan media.
Rabuka mengatakan bahwa begitulah demokrasi, rakyat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan media massa menyebarluaskan informasi. Saat itu, Rabuka menyatakan politisi perlu memahami bahwa tindakan dan keputusan mereka harus dikomunikasikan dengan jelas kepada publik.
Rabuka mengatakan dia telah menyelenggarakan lebih dari 20 konferensi media dalam 12 bulan yang menyampaikan pernyataan tentang isu-isu kritis, menanggapi berita hari itu, dan menjawab pertanyaan tentang banyak topik.
Pada saat itu, Rabuka bahkan menyindir lawan politiknya, Voreqe Bainimarama. Ia menyatakan dirinya sudah lupa kapan terakhir kali Bainimarama menjadi tuan rumah konferensi media. Pada November 2022 itu, Rabuka berjanji jika ia menjadi Perdana Menteri Fiji, ia akan memastikan para menterinya bertemu dengan pers jika mereka memiliki keputusan penting untuk diumumkan.
BERITATERKAIT
Banyak orang yang menanggapi unggahan Rabuka di media sosial dengan mengingatkan sang perdana menteri bahwa media adalah pilar demokrasi, bukan sekadar penonton. Para pengkritik itu mengingatkan Rabuka bahwa media ada untuk meminta pertanggungjawaban penguasa dan memperkuat suara warga negara—terutama ketika pejabat pemerintah gagal bertindak.
Ada pula pengkritik yang mengatakan bahwa pemerintah koalisi mencabut undang-undang media yang membatasi kemerdekaan pers setelah pemilihan umum terakhir. Hal itu dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers di Fiji. Menjadi aneh jika sekarang Rabuka justru melarang orang berbicara kepada media.
Ada pula pengkritik yang mengatakan transparansi dan akuntabilitas seharusnya disambut, dan bukannya dihindari. Pihak yang lain mengatakan warga sudah menyampaikan masalah mereka secara langsung ke lembaga pemerintah, tetapi belum ada tindakan.
Redaksi Fiji Village News telah mengirimkan pertanyaan soal unggahan itu kepada Rabuka. Akan tetapi, permintaan konfirmasi dari Fiji Village News itu belum dijawab Rabuka. (*)
